Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 115
"Cara bekerjanya sama. Bahwa pasal-pasal dengan substansi yang sama dari
undang-undang yang tadi yang banyak, itu baru akan berubah nanti pada saat
Undang-undang Cipta Kerja ini diketok palu, efektif berlaku," terangnya.
Jadi omnibus law itu, sambung Dini, UU biasa tapi isinya heterogen, multi sektor,
enggak seperti undang-undang yang dikenal pada umumnya, itu saja. Soal RUU
Cipta Kerja ini, menurut Dini, periode pertama presiden kemarin itu menekankan
pada pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa untuk periode kedua ini
presiden jelas bahwa penekanannya ada pada pembangunan sumber daya manusia
dan dari itu juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
"Nah kenapa sih perlu RUU Cipta Kerja ini? kalau kita lihat dari hasil survei kemarin
yang menjadi 2 hal isu besar adalah lapangan pekerjaan dan pengangguran,"
paparnya.
Agenda besar Presiden Jokowi untuk periode kedua ini, kata Dini, mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berarti menggenjot investasi, investasi baik dari luar
maupun dalam negeri. "Kalau misalnya enggak ada investasi, uang enggak datang
ke sini, tidak tercipta lapangan pekerjaan berarti apa, ujung-ujungnya daya beli
turun, ujung-ujungnya enggak ada pertumbuhan ekonomi," katanya.
Maksud Presiden Jokowi, tutur Dini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk
membuat situasi iklim yang kondusif bagi orang berusaha dan pada akhirnya
penciptakan lapangan pekerjaan, meng-absorb pengangguran agar bekerja
sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM.
"Makanya tadi saya bilang bahwa kemudahan perizinan di sini itu tidak hanya
kepada investor besar saja, tetapi juga untuk UMKM. Jadi Presiden ingin bisa
tercipta lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menurunkan angka pengangguran,
itu saja," terangnya.
Presiden Jokowibilang, lanjut Dini, ingin menggenjot investasi dan bisa menciptakan
lapangan kerja yang lebih luas untuk rakyat Indonesia, tapi jangan sampai upah
minimum turun. Kewenangan Daerah dan Amdal Berbicara soal kewenangan
pemerintah daerah, menurut Dini, arahan presiden bahwa harus hati-hati semua itu
dilakukan sesuai prosedur, berdasarkan koridor yang proper, jangan sampai ada
undang-undang yang dilangkahi atau dilanggar.
"Kalau ada hal-hal yang perlu disinkronisasikan antara pemerintah pusat dan
daerah, ya memang itu harus. Karena kita lihat selama ini juga pelaksanaan
kebijakan pemerintah pusat kadang-kadang terkendala di daerah," katanya.
Untuk itu kepala daerah seharusnya berjalan inline dengan kebijakan pemerintah
pusat, supaya apa yang ditetapkan secara nasional bisa berjalan dengan baik dan
tidak terkendala di lapangan. "Tidak ada sama sekali maksud untuk mau mengambil
kewenangan daerah, oh mau otoriter, tidak. Bapak semata-mata ingin dimana
supaya ini sinkron," ucapnya.
Page 114 of 223.
