Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 112
Title RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, BURUH ASING DIKHAWATIRKAN BEBAS MASUK
INDONESIA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 22 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-buruh-asing-d
ikhawatirkan-bebas-masuk-indonesia.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Andi
Syafrani, menilai tujuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam membuka 7 juta
lapangan kerja baru, perlu dikritisi. Sebab, dalam rancangan tersebut tidak
dijelaskan kepada siapa peruntukan 7 juta lapangan kerja itu.
"Kalau mencipta 7 juta lapangan kerja, tidak dijelaskan sizenya berapa persen
WNI? Jangan-jangan cuma 10 persen, sisanya? Bisa WNA," kata Andi saat diskusi
RUU Cipta Kerja bersama Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta , Sabtu (22/2).
Menengok RUU Cipta Kerja tentang tenaga kerja asing (TKA), ada perubahan pada
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasal 42 ayat (1) yang
berbunyi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah
Pusat. Padahal, dalam UU sebelumnya berbunyi setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
Dengan menihilkan hal itu, Andi khawatir dapat mengakibatkan TKA lebih bebas
masuk ke Indonesia apa pun bidangnya. Termasuk buruh atau tenaga tidak
terampil. "Dulu tenaga asing hanya boleh level di atas, kemudian level teknologi,
sekarang bisa jadi buruh, artinya tidak ada lagi batasan tenaga asing masuk dalam
posisi apapun di Indonesia dengan RUU ini. Kalau tak berkompeten, kita tidak
kebagian nanti 7 juta itu," jelas Andi.
Andi mengatakan sebaiknya RUU ini tidak menggunakan frasa cipta kerja dan lebih
baik menegaskan tentang kemudahan perizinan berinvestasi dan permodalan.
Sebab, menurut Andi, isinya akan lebih menguntungkan pengusaha ketimbang
pekerja.
"Judulnya ( omnibus law ) kerja tapi yang dibahas bukan kerja tapi modal yang
menyangkut perizinan keamanan dan segalanya. Akibatnya dia menerabas kemana-
mana dan penerabasan ini yang bisa melanggar konstitusi kita, kenapa? Karena
konstitusi kita tidak melulu soal ekonomi," kritik dia.
Page 111 of 223.
