Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 111
Title BANYAK PASAL BERMASALAH, OMBUDSMAN NILAI PERUMUSAN OMNIBUS LAW SALAH
KONSEP
Media Name suara.com
Pub. Date 22 Februari 2020
Page/URL https://www.suara.com/news/2020/02/22/172624/banyak-pasal-bermasalah-o
mbudsman-nilai-perumusan-omnibus-law-salah-konsep
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih melihat ada sejumlah kejanggalan dalam
proses perumusan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dia menyebut RUU ini sudah
salah konsep sejak awal diinisiasi.
Alamsyah mengatakan ada tiga hal yang mendasarinya berpendapat seperti itu.
Pertama dari sisi proses perumusan RUU ini sudah terlihat adanya mal-administrasi
karena sejak awal proses perumusan sudah tidak terbuka.
"Wajar kalau kemudian orang menduga ada mal administrasi dan faktanya sudah
terlihat ada pasal 170 yang diakui sendiri oleh pemerintah bahwa hal itu tidak tepat.
Kalau tidak tepat berarti prosesnya sudah proper kalau itu bisa keluar. kenapa?
Kalau dari dulu sudah dibuka ke publik pasti sudah terkoreksi," kata Alamsyah saat
ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Kemudian, dari awal Alamsyah melihat kerangka pemikiran sebelum membuat RUU
ini sudah keluar dari konteksnya sehingga banyak pasal yang mengada-ada demi
kepentingan beberapa golongan saja atas nama investasi.
"Omnibus Law ini bukan out of the box tapi out of context sehingga walaupun dia
diatur 1000 sekian pasal menurut saya banyak hal yang sebetulnya jadi tidak
essential. itu kan buang-buang energi," ucapnya.
Terakhir, dia menyarankan DPR untuk mengembalikan draft tersebut untuk
diperbaiki ke pemerintah, sebab sejak dibuka untuk publik pada Rabu (12/2/2020),
beberapa pasal dalam draft tersebut sudah banyak mengundang masalah.
"Dan yang lebih penting lagi trust di masyarakat itu terjaga, kecuali jika memang
pemerintah merasa tidak diperlukan trust dari publik," tegasnya.
Diketahui, draft RUU Cipta Kerja yang diberikan pemerintah ke DPR pada Rabu
(12/2/2020) lalu itu langsung menunai kecaman dari berbagai elemen mulai dari
buruh, asosiasi media, hingga masyarakat sipil.
RUU yang terdiri dari 79 Undang-Undang dengan 15 bab dan 174 pasal itu dinilai
bermasalah karena terlalu mengutamakan kepentingan pengusaha atas nama
investasi dan membuat presiden terlalu sentral dalam pembuatan kebijakan negara.
Page 110 of 223.
