Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 113
1 dari 2 halaman Gara-Gara Omnibus Law, Presiden Jokowi Dituding Mirip VOC
Dikertur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati, menyebut Omnibus Law Cipta Kerja
menyerupai cara VOC atau persekutuan dagang Belanda pada zaman kolonialisme.
Sebab, dengan RUU ini, semua dibuat peranan sentral sebagai sumber utamanya
adalah presiden.
"Ini kan jadi memang sentralisasi dan government, terutama presiden, seolah
menjadi sumber hukumnya dari berusaha di Indonesia. Ini sebenarnya sudah
menyerupai apa VOC itu sendiri, untuk kemudian melakukan semua itu harus
ditangan satu pihak dan melayani korporasi semangatnya," kritik Nur saat diskusi
RUU Cipta Kerja bersama Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta.
Karenanya, Nur menilai jika tujuan Omnibus Law adalah untuk kemudahan
investasi, maka jangan sebut hal itu RUU Cipta Kerja. "Jangan kemudian seolah
ingin menciptakan lapangan kerja, seolah berpihak ke rakyat, padahal sebenarnya
isinya hanya mengakomodir kepentingan pebisnis besar," tegas Nur.
2 dari 2 halaman Menaker soal Penolakan RUU Omnibus Law: Ruang Dialog Masih
Terbuka Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari para
buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, bahwa ruang untuk
berdialog masih terbuka. Pemerintah dan DPR juga terus mensosialisasikan Omnibus
Law tersebut.
"Ruang dialog masih terbuka. Kita sudah menyampaikan kepada DPR. Kita juga
sepakat dengan DPR akan menyosialisasikan RUU tersebut ke seluruh stakeholder,"
kata Ida di kompleks Istana Kepresidenan.
Ida menambahkan, pihaknya punya tim sosialisasi yang modelnya tripartit, yaitu
pemerintah, pekerja dan buruh. Tim ini di samping melakukan sosialisasi, juga
membahas soal substansi. "Termasuk bersama-bersama membahas menyiapkan
peraturan teknis perintah dari UU," kata Ida.
Menurut politikus PKB itu, penolakan RUU dari kalangan buruh karena adanya miss
komunikasi. Oleh sebab itu Ida dam tim tripartit terus melakukan sosialisasi.
"Saya bisa mengerti ada miskomunikasi, saya rasa kita akan terus melakukan
sosialisasikan itu," ucapnya.
Reporter: Ditto Radityo Sumber: Liputan6 [bim] Menko Airlangga: Skema Upah
Minimum Ditetapkan Gubernur Daerah Masing-Masing.
Page 112 of 223.
