Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 180
Ia pun menegaskan Omnibus Law Cipta Kerja masih berupa rancangan atau draf.
Ia mengatakan, pasal-pasal yang dianggap tidak aspiratif dan merugikan masih bisa
diubah.
Ia pun mempersilahkan bagi yang pandangan lain terhadap pasal-pasal tersebut
untuk memberikan masukan. "Ini kan masih rancanangan jadi masih sangat besar
untuk bisa berubah. Jadi jika ada pasal-asal yang tidak aspiratif, ruang itu sangat
terbuka. Setelah diserahkan ke DPR RI jadi milik umum, silahkan berikan masukan,"
kata dia.
"Kami sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan mereka sepakat membuka ruang
publik yang seluas luasnya. Draft yang sudah diinventarisi oleh tim ini akan kami
sampaikan ke DPR. Ini akan jadi masukan bagi teman-teman di DPR untuk
membahas lebih lanjut," ujar Ida.
Sejumlah pasal di dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat kritikan
tajam, terutama klaster terkait ketenagakerjaan. Berbagai pihak, khususnya serikat
buruh, menilai pasal-pasal kontroversial itu dapat mendegradasikan para pekerja.
Karena itu, serikat buruh meminta agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak
dipaksakan untuk diundangkan. Sebelummya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI) siap melakukan aksi besar-besaran dan puncaknya pada tanggal
11 Maret 2020.
Aksi tersebut dilakukan sebagai penolakan atas draft RUU Omnibus Law Cipta
Kerja. Bahkan jika pemerintah tetap mengundangkan RUU tersebut, mereka para
buruh siap bentrok.
"Kalau tetap disahkan tanpa ada melibatkan kami buruh, berarti pemerintah
mendukung keos. Harusnya kalau kita semua turun ke jalan mbokyo pemerintah
mendengar gak usah ngotot," jelas Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, saat jumpa
pers di Kantor KSBSI, Jakarta Timur, Rabu (19/2).
Page 179 of 223.
