Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 223

menyebutkan, pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK hanya berlaku
               kepada PNS pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) pengalihan program.


               Untuk PNS lama atau yang sebelum ditetapkannya PP dimaksud maka tetap
               diberlakukan skema regulasi lama yang tidak mengurangi manfaat, bahkan menjadi
               lebih baik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu optimis
               pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK bakal dapat menciptakan
               pengelolaan jaminan sosial lebih baik.

               "Tidak ada peserta PT Taspen yang bakal dirugikan satu orang pun dengan
               pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) ke
               BPJAMSOSTEK. Tidak boleh dikurangi juga," ujar Sri Rahayu.

               Menurut Sri Rahayu, melalui skema pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen
               ke BPJAMSOSTEK bertujuan agar semakin dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
               para pesertanya.

               "Dengan pengalihan program, maka jumlah uang yang dikelola makin bertambah,
               menguat. Hasilnya dapat dikembangkan oleh BPJAMSOSTEK untuk peningkatan
               kesejahteraan para pesertanya," ucap Sri Rahayu.

               Kemudian, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan,
               Didik Kusnaini, menyampaikan, pengalihan program manfaat JHT dan JP dari PT
               Taspen ke BPJAMSOSTEK memang sesuai dengan arah jaminan sosial.

               "Konteksnya itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan maksimal terealisasi
               tahun 2029. Sesuai juga dengan program pensiun ke depannya," ujar
               Didik.Dikatakan, terkait program pensiun ke depan tersebut, ada tiga hal mencakup
               yakni, manfaat yang tidak turun, terciptanya kesinambungan penyelenggara
               program, serta keberlanjutan fiskal atau keuangan yang kuat.


               Pendapat lainnya dikemukakan Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar yang
               menilai PT Taspen ingin memonopoli menjadi satu-satunya penyelenggara dana
               jaminan sosial PNS.


               Padahal, Timboel mengungkapkan, justru hal itu berbenturan dengan aturan UU
               BPJS dan prinsip penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Timboel
               menyebutkan, amat jelas dalam skema transformasi bisnis PT Taspen ingin menjadi
               pelaku tunggal perusahaan asuransi yang mengelola sepenuhnya dana pensiun.



















                                                      Page 222 of 223.
   218   219   220   221   222   223   224