Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

"Nanti dia akan dapat QR code dan di akhir itu pilih ingin membayarnya pakai apa.
Pilih pakai Kartu Pra Kerja. Dia tinggal dapat jadwalnya dan ikuti saja pelatihan,"
ujar Denni.

Pemerintah akan membayar biayanya pada akhir masa pelatihan.

Denni menyebut, pemerintah belum memutuskan berapa kisaran biaya untuk
pelatihan per orang. Namun, dari kalkulasi sementara, disediakan anggaran sekitar
Rp 3 hingga 7 juta per orang dan per pelatihan.

Sebagai contoh, Budi memilih kursus barista di perusahaan A. Setelah
mendapatkan QR code, Budi tinggal mendatangi tempat pelatihan perusahaan A dan
mengikuti kursus selama kurun waktu tertentu. Sebut saja Budi mengikuti kursus
selama tiga bulan. Pada periode akhir, pemerintah mendapatkan laporan mengenai
rekam jejak Budi selama pelatihan. Apabila Budi mengikutinya dengan baik,
pemerintah akan membayar biaya kursus dan pelatihan kepada perusahaan A. Budi
juga menerima sertifikat dari perusahaan A. Namun, apabila rekam jejak
menunjukkan bahwa Budi tidak mengikuti kursus dengan baik, maka pembiayaan
akan disetop. Budi juga tidak akan menerima sertifikat dari perusahaan A.

"Setelah pelatihan, kan diharapkan dia mendapatkan pekerjaan karena program ini
juga termasuk penempatan. Si penerima manfaat akan diberikan insentif
pascapelatihan sebesar Rp 500 ribu," ujar Denni.

Pemerintah juga menyediakan tempat-tempat pendaftaran bagi calon penerima
manfaat yang tidak dapat mengakses internet. Tempat ini bisa kantor pemerintah,
balai latihan kerja atau sekolah.

Denni menyarankan, calon penerima manfaat membekali diri dengan sejumlah
pengalaman terlebih dahulu agar semakin mantab dalam mengikuti pelatihan.

Ia yakin dengan pengalaman ditambah pelatihan, peluang untuk mendapatkan
pekerjaan akan lebih terbuka luas.

Rencananya, program ini akan menyasar 2 juta orang per tahunnya.

Catatan pemerintah, dari 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, sebanyak
3,7 juta (52 persen) di antaranya berusia 18 hingga 24 tahun.

Pengangguran muda ini sebanyak 61 persen laki-laki, 64 persen tinggal di
perkotaan, 78 persen berpendidikan SMA ke atas, 90 persen tidak pernah mengikuti
pelatihan bersertifikasi dan 66 persen tidak pernah bekerja sebelumnya.

"Jadi Kartu Pra Kerja ini nantinya akan membantu mengatasi permasalahan skill
gap , skill shortage , skill mismatch dan job mismatch . Mereka yang berusia
muda ini dapat segera bekerja guna menghindari pengangguran jangka panjang,"
ujar Denni..

Page 218 of 223.