Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 214
Title BANTUL MEMPEROLEH DANA PROGRAM PADAT KARYA RP4 MILIAR DARI DIY
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 21 Februari 2020
https://jogja.antaranews.com/berita/411402/bantul-memperoleh-dana-prog ram-padat-
Page/URL
karya-rp4-miliar-dari-diy
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Bantul - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2020 ini
memperoleh dana program padat karya infrastruktur sebesar Rp4 miliar dari Pemerintah
DIY.
"Padat karya infrastruktur dari DIY pada tahun ini akan dilakukan di 29 lokasi tersebar
di seluruh Bantul. Satu titik lokasi dianggarkan sebesar Rp140 juta," kata Sekretaris
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul Istirul
Widilastuti di Bantul, Jumat.
Menurut dia, dana padat karya infrastruktur sekitar Rp4 miliar tersebut bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2020, dan penggunaan dana ini
tidak dapat beriringan dengan APBD tingkat kabupaten. Dia mengatakan, pelaksanaan
padat karya ditargetkan mulai dikerjakan usai Lebaran, sehingga proses yang saat ini
dilakukan adalah sosialisasi kepada kelompok masyarakat penerima kegiatan
menciptakan lapangan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur itu. Jenis
kegiatan padat karya infrastruktur 2020 seperti pembangunan jalan corblok, talud dan
sarana tersier lainnya.
"Kami berharap semua pekerjaan itu dapat terlaksana dengan lancar," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Atmaji mengatakan
kewenangan lembaga legislatif pada program padat karya terdapat pada fungsi
pengawasan dan pemantauan guna memastikan dari sisi spesifiksi, ketebalan volume
dan sebagainya harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan.
"Ada dua kepentingan dalam program padat karya yakni perbaikan sarana prasarana
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang harus diperhatikan seperti
persyaratan tenaga kerja bisa diutamakan pengangguran, semi pengangguran dan
disabilitas," katanya.
Selain itu, kata dia, yang harus disepakati dalam proses pengerjaan padat karya juga
berkaitan dengan upah para tenaga kerja, jumlah warga yang mampu direkrut dan
sebagainya.
"Pekerjaan ini bukan pekerjaan borongan namun diselesaikan oleh masyarakat
bersama-sama. Dukuh yang akan menentukan siapa saja yang berhak mengerjakan,"
katanya..
Page 213 of 223.
