Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 210
Menurut Dini, investor akan lebih memilih negara lain dengan upah yang lebih
rendah dibandingkan Indonesia. Hal inipun nantinya juga akan berdampak pada
tingkat pengangguran di Tanah Air dan berujung merugikan para pekerja.
"Pengusaha pindah, menambah angka pengangguran pindah ke daerah lain, gak
masuk ke ekonominya kalau cost tinggi, gak bisa di-justify lagi ujung-ujungnya
gulung tikar, yang rugi buruh pekerja," jelas dia.
Karena itu, pemerintah mengubah formula upah minimum melalui RUU Omnibus
Law Cipta Kerja. Dengan sistem pengupahan yang baru ini, maka kenaikan upah
minimum di setiap provinsi bisa saja berbeda-beda tergantung dari pertumbuhan
ekonomi setiap daerah.
Kondisi ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat
setempat. Selain itu, investor juga tak lagi terpaku mencari daerah dengan upah
rendah karena kenaikan upah setiap provinsi tak lagi sama rata.
"Presiden jelas mau RUU ini menggenjot investasi dan menciptakan lapangan kerja
lebih luas bagi rakyat Indonesia tapi jangan sampai UMR turun," kata Dini.
Kendati demikian, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra.
Sejumlah pihak, termasuk buruh menolak penyusunan beleid ini.
Page 209 of 223.
