Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 215
Title INI ATURAN PESANGON DALAM RUU CIPTA KERJA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 21 Februari 2020
Page/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/601773/ini-aturan-pesangon-dalam-ru u-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Beritasatu.Com - Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja mengubah aturan terkait
pesangon untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari nilai
yang diterima, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan aturan pesangon dalam UU Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan,
pada prinsipnya RUU Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan pesangon. Pemerintah
hanya melakukan adjustment mengenai formulasi perhitungannya agar lebih realistis.
"Dari perhitungan LPEM UI selalu menyampaikan, Indonesia adalah negara paling tinggi
di dunia yang harus menanggung pesangon. Apa kita mau seperti ini terus? Apa tidak
lebih baik kita konversi dengan jaminan bantuan sosial dan sebagainya," kata
Susiwijono saat menjadi pembicara di acara CEO Power Breakfast yang diadakan
BeritaSatu Media Holdings, di Jakarta, Kamis (20/2/2020) lalu.
Perbedaan Aturan Pesangon Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2) telah
diatur mengenai pemberian pesangon kepada karyawan yang di-PHK oleh pemilik
usaha. Perhitungan pesangon diatur mulai dari masa kerja kurang dari satu tahun
dengan uang pesangon sebesar satu bulan upah, hingga masa kerja delapan tahun atau
lebih dengan uang pesangon sebesar sembilan bulan upah.
Di ayat (3), buruh dengan masa kerja tiga tahun atau lebih juga mendapatkan
tambahan uang penghargaan masa kerja dengan nilai minimal dua bulan upah dan
maksimal 10 bulan upah. Sedangkan pada ayat (4), pekerja yang di PHK juga menerima
uang penggantian hak, meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana
pekerja/buruh diterima bekerja; penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
bagi yang memenuhi syarat; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama.
Untuk kasus PHK tertentu, pekerja atau buruh juga bisa mendapatkan dua kali lipat
uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13/2003. Untuk
kasus khusus tersebut diatur dalam beberapa pasal berikut ini : Pasal 163 ayat (2) :
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
Page 214 of 223.
