Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 213

Title          BAHAS RUU CIPTA KERJA, KEMENAKER DENGARKAN MASUKAN DARI AKADEMISI DAN
                              PRAKTISI
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      21 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.kontan.co.id/news/bahas-ruu-cipta-kerja-kemenaker-den garkan-
                              masukan-dari-akademisi-dan-praktisi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Dalam rangka penyusunan RUU Cipta Kerja dan membangun pondasi akademis
               yang kuat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mendengarkan
               pandangan, masukan/tanggapan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dari kalangan
               akademisi dan praktisi ketenagakerjaan.

               "RUU Cipta Kerja ini melibatkan hampir semua K/L dan dapat dibayangkan tidak
               mudah menyatukan persepsi serta mengharmonisasikan kepentingan masing-
               masing sektor. Untuk itu, kami mempersilakan memberikan tanggapan dan
               masukannya yang konstruktif kepada Pemerintah," kata Menaker Ida Fauziyah,
               Jumat (21/2)


               Berdasarkan data Sakernas BPS saat ini masih terdapat 7,05 juta pengangguran;
               2,24 juta angkatan kerja baru; 8,14 juta kelompok setengah penganggur, dan 28,41
               juta pekerja paruh waktu (45,84 juta angkatan kerja yang bekerja tidak penuh).


               "Dari struktur ketenagakerjaan tersebut, kita tahu ini tidak mudah dan oleh karena
               itu perlu upaya bersama untuk memecahkan persoalan tersebut, " kata Menaker
               Ida.

               Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut Menaker, upaya yang harus bisa
               dilakukan adalah memperluas lapangan kerja melalui pemberian kesempatan dan
               fasilitas kemudahan berusaha dengan tetap menjaga perlindungan terhadap
               pekerja/buruh yang bekerja.

               "Selain itu upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan perubahan
               regulasi juga diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja
               yang lebih baik, " katanya.

               Menaker Ida mengungkapkan World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan
               Indonesia terkait dengan kemudahan berbisnis. Dibandingkan dengan negara
               berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai
               memiliki peraturan ketenagakerjaan yang kaku, terutama terhadap perekrutan
               tenaga kerja.




                                                      Page 212 of 223.
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218