Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title ISTANA SEBUT SALAH KETIK RUU CIPTAKER KARENA MISKOMUNIKASI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 21 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221180900-32-476890/istana- sebut-
Page/URL
salah-ketik-ruu-ciptaker-karena-miskomunikasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menduga
kesalahan ketik pada draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta
Kerja terjadi karena miskomunikasi. Kesalahan ini muncul dalam Pasal 170 draf
RUU Ciptaker yang menyebut UU bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah
(PP).

"Kita tahu kok undang-undang itu harus diubah dengan undang-undang, PP ya
dengan PP. Enggak pernah kita bicara (PP ubah UU), maka saya duga itu ada
miskomunikasi atau instruksi yang mungkin kurang dipahami dengan benar," ujar
Dini di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2).

Dini mengatakan proses penyusunan draf itu dibuat oleh beberapa orang sehingga
tak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam memahami pasal. Semestinya
sesuai hierarki perundang-undangan, PP tak bisa mengubah undang-undang yang
berada di atasnya.

"Kita bekerja dengan banyak drafter untuk undang-undang, jadi mungkin drafter
yang kebagian pasal itu agak misunderstood instructionnya. Kan, pasal itu bicara
soal apa, kemudian dia nulisnya gitu, sebenarnya ini hal yang sangat basic untuk
sarjana hukum," tuturnya.

Dini sendiri tak menampik bahwa kesalahan itu bukan murni karena salah ketik.
Sebab, salah ketik mestinya hanya terjadi pada kesalahan huruf bukan satu kalimat.

Politikus PSI itu juga telah menanyakan langsung pada Menko Perekenomian
Airlangga Hartarto sebagai penanggung jawab draf. Namun Airlangga pun,
menurutnya, mengaku tak pernah menyebut PP dapat mengubah UU.

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta,
Senin (20/1/2020).

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) "Ya, kalau maksudnya salah ketik berarti
artinya typo kan, misal jika jadi jiki, besok jadi besik, gitu kan. Nah, ini kita enggak
melihat typo itu. Saya juga sudah tanya Pak Airlangga, dan dia juga bilang enggak
pernah kita ngomong seperti itu," ucap Dini.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Dini, orang nomor satu di Indonesia itu
selalu menekankan agar tak ada ketentuan dalam draf yang bertentangan. Ia juga

Page 219 of 223.