Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title KSPI: JIKA RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, BANYAK HAK CUTI DIHILANGKAN
Media Name sindonews.com
Pub. Date 23 Februari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1535410/34/kspi-jika-ruu-cipta-kerja- disahkan-
Page/URL
banyak-hak-cuti-dihilangkan-1582459433
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Selain banyak merugikan kaum buruh,
RUU Cipta Kerja jika disahkan juga berpotensi menghilangkan banyak hak cuti yang
diperoleh para pekerja saat ini.

KSPI mengklaim, hak cuti yang berpotensi hilang misalnya cuti haid, menikah,
beribadah, dan lain sebagainya. "Termasuk hilangnya cuti panjang selama 2 bulan
setiap 6 tahun masa kerja," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu
(23/2/2020).

Dia menjelaskan, berdasarkan pada pasal 93 UU No 13 Tahun 2003, upah pekerja
tetap dibayar ketika: a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan
pekerjaan; b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. pekerja/buruh tidak
masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah (dibayar untuk selama 3 hari),
menikahkan anaknya (dibayar untuk selama 2 hari) mengkhitankan anaknya
(dibayar untuk selama 2 hari), membaptiskan anaknya (dibayar untuk selama 2
hari), isteri melahirkan atau keguguran kandungan (dibayarkan untuk selama 2
hari), suami atau isteri atauanak atau menantu atau orang tua atau mertua (dibayar
untuk selama 2 hari), atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
(dibayar untuk selama 1 hari); d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan
pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e.
pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah
yang diperintahkan agamanya; f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang
telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g.
pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh melaksanakan tugas
serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh
melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Sementara, kata Said Iqbal, di dalam RUU Cipta Kerja, pengusaha hanya diwajibkan
membayar upah pekerja yang tidak masuk bekerja dengan alasan sebagai berikut:
a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
berhalangan; b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan

Page 39 of 223.