Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 38
Berdasarkan Ease Business Survey oleh World Bank, kemudahan izin usaha
Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara.
Posisi ini berada jauh dibandingkan Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia
posisi ke-12, dan Thailand di posisi ke-21. Selain itu, persoalan lain adalah tenaga
kerja.
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu
bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan
yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh omnibus law," kata
Fajrie.
Meski Fajrie mengakui penyusunan omnibus law akan memerlukan biaya tinggi,
namun hal tersebut cukup pantas karena akan menjadi solusi atas tumpang tindih
regulasi di Indonesia secara cepat, efektif dan efisien.
Untuk itu, Noer Fajrieansyah mengingatkan 3 poin pada pembahasan RUU Omnibus
Law yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
Pertama, pembahasan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena dampaknya
ketika sudah disahkan akan mencabut Undang-Undang yang sudah ada.
Kedua, kata dia, pembahasan RUU Omnimbus Law dilakukan dengan memenuhi
asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat.
Dan ketiga, lanjut Fajrie. meminta pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa
dan memperhatikan masukan dari seluruh stakeholder terkait.
"Kami anak muda seluruh Indonesia yang direpresentasikan oleh KNPI berharap
Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung
direvisi sekaligus bagi kepentingan bangsa dan Rakyat Indonesia. Puluhan undang-
undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi
sekaligus," ujar Fajrie.
Page 37 of 223.
