Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah
mendapatkan persetujuan pengusaha; c. pekerja/buruh bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena
kesalahan pengusaha sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari
pengusaha; atau d. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.

"Dengan membandingkan apa yang diatur dalam omnibus law dan UU No 13 Tahun
2003, bisa kita lihat dengan jelas; ada beberapa cuti yang hilang. Misalnya haid,
pekerja menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, membaptiskan anaknya,
isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau
menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah
meninggal dunia; menjalankan tugas negara, hingga menjalankan kewajiban ibadah
seperti haji," kata Said.

Tidak hanya itu, menurut pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) ini, istirahat panjang selama 2 bulan setiap kelipatan 6
tahun masa kerja juga terancam hilang.

"Dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU No 13 Tahun 2003 disebutkan, istirahat
panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan
kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6
tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama," jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, dalam RUU Cipta Kerja dikatakan, perusahaan dapat memberikan
cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. "Kata 'dapat' di sini mengandung arti, istirahat panjang
bukan lagi kewajiban bagi pengusaha. Kalau perusahaan tidak bersedia
memberikan, atau tidak mau mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; maka buruh tidak akan mendapatkan
istirahat panjang," jelasnya.

KSPI juga menyatakan bahwa banyak hak buruh yang dihilangkan dalam RUU Cipta
Kerja. Said Iqbal menyebutkan, ada 9 alasan lagi KSPI menolak Omnibus Law.
Sembilan alasan tersebut adalah: (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya
pesangon, (3) outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, (4) kerja kontrak tanpa
batasan waktu, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar berpotensi
bebas masuk ke Indonesia, (7) mudah di PHK, (8) jaminan sosial terancam hilang,
dan (9) sanksi pidana hilang.

Oleh karena itu, buruh Indonesia dan KSPI dengan tegas menolak Omnibus Law.
Pihaknya meminta pemerintah dan DPR secara arif dan bijaksana tidak
mengesahkan beleid yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh ini.

(fjo).

Page 40 of 223.