Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 33
Title RUU OMNIBUS LAW: LIBUR CUMA SEHARI DALAM SEMINGGU?
Media Name kompas.com
Pub. Date 23 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/23/123616826/ruu-omnibus-law-lib ur-cuma-
Page/URL
sehari-dalam-seminggu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Beleid RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah untuk dibahas
DPR. RUU Omnibus Cipta Kerja jadi rancangan regulasi yang paling sering
diperdebatkan. Salah satu yang disoroti kalangan pekerja yakni beleid tentang
kewajiban bagi pengusaha yang memberi waktu istirahat atau hari libur minimal
satu hari dalam seminggu.
Disebutkan dalam Pasal 79, berbunyi waktu istirahat antara jam kerja, minimal
setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Istirahat ini tidak
termasuk jam kerja. Lalu di poin selanjutnya disebutkan, istirahat mingguan 1 hari
untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
Sementara jika mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003, tertulis jatah istirahat
mingguan bisa 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam
seminggu.
Untuk pengaturan cuti, tak ada perbedaan yang diatur dalam Omnibus Cipta Kerja
dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. Dimana hak cuti diberikan untuk pekerja paling
sedikit 12 hari setelah yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus
menerus.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
Selain soal hari libur, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang
penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan
ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law
Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.
Di dalam omnibus law , pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan
hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja
mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.
Melalui draf RUU ini juga, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar
untuk memberikan bonus kepada pekerjanya. Aturan mengenai pemberian gaji ini
diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.
Page 32 of 223.
