Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW, JOKOWI DIMINTA BERI KARTU MERAH UNTUK AIRLANGGA
Media Name tempo.co
Pub. Date 23 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1311055/omnibus-law-jokowi-diminta-beri -kartu-merah-
Page/URL
untuk-airlangga
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Praktisi Hukum sekaligus mantan Direktur Hukum dan Advokasi Tim
Kampanye Nasional Jokowi-Amin di Pilpres 2019, Ade Irfan Pulungan menilai
sejumlah pihak yang mengkritik draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena aparatur
pemerintahan tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi dalam
Omnibus Law. Akibatnya, banyak penjelasan menteri ataupun staf presiden yang
seakan bertentangan dengan niat dan tujuan presiden dalam usulan Omnibus Law
Cipta Kerja.

Menurut Irfan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang paling
bertanggungjawab dalam hal ini. "Kementerian Koordinator Perekonomian dan
Satgas Omnibus Law layak diberi kartu merah atas kinerja buruknya, karena
penanggung jawab dalam pengajuan RUU Cipta kerja dan harus segera dievaluasi
oleh Presiden Jokowi," ujar Politikus PPP ini melalui keterangan tertulis pada Ahad,
23 Februari 2020.

Pemerintah menggagas tiga Omnibus Law, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan
dan RUU Ibu Kota Negara. Sejauh ini, baru Omnibus Cipta Kerja dan Perpajakan
yang diserahkan ke DPR. Adapun RUU Cipta Kerja paling banyak menuai kritik
karena dinilai memberikan karpet merah kepada pengusaha, tetapi merugikan buruh
dan pekerja.

Agar kritik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja tidak semakin luas, Irfan berharap
RUU itu segera dibahas dan segera diperbaiki. "Ke depannya memang sangat
dibutuhkan adanya Badan Legislasi Nasional untuk dapat mencermati usulan
regulasi yang diinginkan agar tidak keliru serta dapat melakukan sinkronisasi atas
semua regulasi baik dari pusat sampai ke daerah," ujar Irfan.

Page 31 of 223.