Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 29
Sejumlah alasan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut ada
beberapa alasan mengapa RUU Cipta Kerja ditolak, antara lain, hilangnya upah
minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, kerja
kontrak tanpa batasan waktu, waktu kerja yang eksploitatif, buruh kasar TKA
berpotensi bebas masuk Indonesia, mudah melakukan PHK, jaminan sosial
terancam hilang, dan sanksi pidana hilang.
Ia menyatakan, dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur
waktu kerja 5 atau 6 hari seminggu. Namun, dalam RUU Cipta Kerja tidak ketentuan
itu. Hanya disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.
"Karena menggunakan frasa paling lama 8 jam sehari, bisa saja hanya dipekerjakan
4 jam sehari (kurang dari 8 jam), dan upahnya dibayar per jam atau berdasarkan
satuan waktu," tukasnya.
Lebih lanjut, kata dia, dalam RUU Cipta Kerja juga terdapat aturan pengusaha dapat
memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja untuk jenis
pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Dengan kata lain, ketentuan itu melegalkan
jam kerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. (Des/*/P-3).
Page 28 of 223.
