Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 30
Title KSPI: HAK CUTI HAID TERANCAM HILANG DENGAN RUU CIPTA KERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 23 Februari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1311048/kspi-hak-cuti-haid-terancam-hilan g-dengan-ruu-
Page/URL
cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan hak
cuti saat haid bagi pekerja terancam hilang dengan adanya Rancangan Undang-
Undang arau RUU Cipta Kerja. Sebab, hak cuti ini dihapus dalam RUU Omnibus Law
tersebut.
"Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah dan DPR RI tidak mengesahkan beleid
yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh ini," kata Iqbal dalam
keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.
Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ini ke DPR pada
12 Februari 2020. Tak lama setelah itu, sejumlah organisasi profesi pun menolak
sejumlah pasal yang ada di dalamnya. Mulai dari serikat buruh hingga aliansi
jurnalis.
Adapun hak cuti saat haid, hanyalah satu dari sekian hak cuti yang terancam hilang
menurut KSPI. Ada beberapa hak lain yang berpotensi hilang seperti hak cuti bagi
pekerja yang menikah, menikahkan anak, membaptis anak, istri melahirkan, hingga
pekerja yang menjalankan kewajiban ibadah seperti haji. Menurut Iqbal, RUU Cipta
Kerja hanya memberi cuti untuk empat alasan. Contohnya seperti pekerja yang
tidak masuk karena tidak berhalangan kerja atau karena melakukan kegiatan lain di
luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha.
Dari empat alasan yang ada, tidak tertulis secara langsung pekerja yang mengalami
haid. Sementara di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, cuti bagi pekerja yang haid ditulis secara langsung. Tiga hari
sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah membantah hak cuti saat
haid akan dihapus. Sebab, ketentuan itu masih ada tercantum di UU
Ketenagakerjaan.
"Itu tidak dihapus. Cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan dan cuti menikah itu ada di
ketentuan UU 13 Tahun 2003," kata Ida di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Apabila masih eksis dan tidak diatur dalam Omnibus Law, kata Ida, berarti aturan
itu tetap berlaku.
Page 29 of 223.
