Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 91

Title          ISTANA AKUI ATURAN UPAH DI OMNIBUS LAW UNTUK 'LINDUNGI' INVESTOR
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      22 Februari 2020
                              https://nasional.tempo.co/read/1310623/istana-akui-aturan-upah-di-omni bus-law-untuk-
               Page/URL
                              lindungi-investor
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Jakarta  - Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi Bidang Hukum, Dini
               Purwono, mengakui jika formula baru upah minimum dalam RUU  Omnibus Law
               Cipta Kerja ditujukan agar investor tak pergi.

                Selama ini, ia menilai banyak pemodal yang kabur karena tingginya upah minimum
               di Indonesia. "Kalau dari para konsultan membandingkan negara-negara tetangga,
               suka tidak suka UMR Indonesia jauh di atas rata-rata negara lain," kata Dini dalam
               diskusi di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
               Jumat, 21 Februari 2020.


                Dalam kondisi itu, Dini mengatakan banyak investor lebih melirik pada negara yang
               memiliki biaya paling rendah. Alhasil, ia mengatakan investasi di Indonesia
               menurun. Jika dibiarkan, investor yang sudah ada juga bisa ikut pergi untuk mencari
               negara yang lebih murah.

                Dini mengatakan yang rugi juga masyarakat Indonesia karena lapangan pekerjaan
               yang terbuka lewat para investor itu hilang. "Enggak masuk hitungan ekonomi kalau
               cost tinggi  . Gak bisa di-  justify  lagi, ujung-ujungnya gulung tikar, yang rugi buruh
               pekerja," kata Dini.

                Meski begitu, ia menegaskan skema baru ini tak akan mengurangi upah minimum
               yang ada sekarang. Presiden Jokowi telah meminta agar RUU ini bisa menggenjot
               investasi, tanpa harus mengurangi upah minimum saat itu.

                Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan dalam RUU Omnibus
               Law Cipta Kerja ini, skema perhitungan upah minimum memang diubah. Formula
               barunya adalah upah minimum yang ada ditambah dengan pertumbuhan ekonomi
               daerah. Hal ini berubah dari aturan sebelumnya, yang ditambah pertumbuhan
               ekonomi nasional.


                Ida mengatakan, skema baru  upah  minimum  ini tak akan mempertimbangkan
               inflasi. "Enggak ada. Tapi pertumbuhan daerah. Karena upah minimum landasannya
               adalah lingkup minimum yang ada," kata Ida.





                                                       Page 90 of 223.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96