Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 94
mengatur penetapan kerja lima hari atau enam hari. Padahal, hal itu sebelumnya
diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
Said menilai, penghapusan batasan hari, membuka kemungkinan buruh bakal
dipekerjakan selama 10 jam dalam sehari selama 4 hari. Asalkan, ujar dia, total jam
kerjanya mencapai 40 jam.
Ia melanjutkan, KSPI turut memasalahkan penggunaan narasi 'paling lama 8 jam
per hari'. "Bisa saja (buruh) hanya dipekerjakan 4 jam dalam sehari (kurang dari 8
jam), dan upahnya dibayar per jam atau berdasarkan satuan waktu," ujar Said.
Selanjutnya, alasan kedua ialah rancangan aturan itu ditengarai akan dimanfaatkan
perusahaan untuk memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis
pekerjaan atau sektor tertentu. Meski, ketentuan mengenai jenis pekerjaan itu
masih akan diatur melalui peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah.
Adapun untuk alasan ketiga, KSPI menyatakan serikat mempermasalahkan waktu
kerja lembur. Dalam omnibus law, kata dia, lembur diatur maksimal 4 jam dalam
sehari dan 18 jam dalam sepekan.
Sebelumnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, lembur hanya boleh dilakukan
empat jam dalam sehari atau 14 jam dalam sepekan. Said menerangkan, buruh
semestinya memiliki waktu istirahat yang cukup. "Kalau buruh diminta bekerja lebih
lama, bagaimana dia bisa beristirahat cukup?" katanya.
Dari pelbagai pertimbangan itu, KSPI saat ini menolak pengesahan RUU Cipta Kerja
secara menyeluruh. Said menekankan, serikat meminta pemerintah dan lembaga
legislatif mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal yang dinilai mendegradasi
kesejahteraan kaum buruh ini.
Sebab, selain eksploitasi, buruh menduga rancangan beleid itu juga akan
berdampak terhadap hilangnya hak-hak pekerja. Misalnya hilangnya upah minimum,
hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di core bisnis.
Omnibus law pun dikhawatirkan akan membuat aturan kerja kontrak tanpa batasan
waktu, tenaga buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, buruh mudah di-
PHK, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana hilang.
Page 93 of 223.
