Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 95
Title ADA OMNIBUS LAW, JAM KERJA BURUH BAKAL DIEKSPLOITASI?
Media Name liputan6.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4184998/ada-omnibus-law-jam-kerja -buruh-
Page/URL
bakal-dieksploitasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut ada 9 alasan
mengapa omnibus law harus ditolak. Sembilan alasan tersebut antara lain
hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di
core bisnis, kerja kontrak tanpa batasan waktu.
Kemudian, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk
ke Indonesia, mudah di PHK, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana
hilang.
Terkait dengan pernyataannya yang menyebut omnibus law mengatur jam kerja
yang eksploitatif, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan beberapa alasan.
Alasan pertama, di dalam RUU Cipta Kerja tidak lagi diatur waktu kerja 7 jam dalam
1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam
dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Dengan kata lain, UU No 13 Tahun 2003
mengatur, waktu kerja dilakukan 5 atau 6 hari kerja.
Tetapi di dalam omnibus law Cipta Kerja, tidak ada lagi ketentuan mengenai 5 dan
6 hari kerja. "Dalam omnibus law hanya disebutkan, waktu kerja paling lama 8 jam
1 hari dan 40 jam 1 minggu," kata Said Iqbal.
Karena tidak ada batasan hari, lanjutnya, bisa saja pekerja dipekerjakan 10 jam
dalam sehari selama 4 hari. Asalkan totalnya 40 jam.
"Selain itu, karena menggunakan frasa paling lama 8 jam 1 hari. Bisa saja hanya
dipekerjakan 4 jam dalam sehari (kurang dari 8 jam), dan upahnya dibayar per jam
atau berdasarkan satuan waktu," tegas Iqbal.
Alasan kedua, di dalam omnibus law juga diatur, pengusaha dapat memberlakukan
waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja untuk jenis pekerjaan atau sektor
usaha tertentu. Dengan kata lain, ketentuan ini melegalkan jam kerja melebihi 8
jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.
"Meskipun dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor
usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerinta,
Page 94 of 223.
