Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 99
mendapat pesangon; 27 persen pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya
diterima sesuai UU Nomor 13/Tahun 2003 dan hanya 7 persen pekerja menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2013.
"Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka diperlukan penataan ulang
ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, yang fokus pada
upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga
perlindungan bagi pekerja/buruh," kata Ida.
Kemnaker, lanjutnya, merupakan institusi pemerintah yang memiliki tanggung
jawab terkait perlindungan dan kesejahteraan mulai dari tenaga kerja yang belum
bekerja, pekerja/buruh yang bekerja bahkan yang mengalami pemutusan hubungan
kerja. Kemnaker juga harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan
pekerja/buruh dan kepentingan pengusaha, karena keduanya tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri.
"Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis harus tetap dijaga, agar
kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap dapat berjalan, " katanya.
Page 98 of 223.
