Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 98
memberikan tanggapan dan masukannya yang konstruktif kepada pemerintah,"
katanya.
Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS),
saat ini masih terdapat 7,05 juta pengangguran, yang mana 2,24 juta angkatan
kerja baru, 8,14 juta kelompok setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh
waktu (45,84 juta angkatan kerja yang bekerja tidak penuh).
"Berdasarkan struktur ketenagakerjaan tersebut, kita tahu, ini tidak mudah,
sehingga perlu upaya bersama untuk memecahkan persoalan tersebut," tambah
Ida.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut Menaker, upaya yang harus bisa
dilakukan adalah memperluas lapangan kerja melalui pemberian kesempatan dan
fasilitas kemudahan berusaha dengan tetap menjaga perlindungan terhadap
pekerja/buruh yang bekerja.
"Selain itu, upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan perubahan
regulasi juga diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja
yang lebih baik, " katanya.
Ida mengungkapkan, World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan Indonesia
terkait dengan kemudahan berbisnis. Dibandingkan dengan negara berpenghasilan
menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peraturan
ketenagakerjaan yang kaku, terutama terhadap perekrutan tenaga kerja.
Rilis terbaru Japan External Trade Organization (JETRO) terkait kondisi bisnis
perusahaan Jepang di Asia dan Oceania, menyebut, sebanyak 55,8 persen
perusahaan yang disurvei, menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas
tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.
"Tingkat ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi dari rerata negara-negara di Asia
Tenggara yang hanya 30,6 persen. Bahkan, tingkat ketidakpuasan Kamboja masih
di atas Indonesia dengan 54,6 persen," ujarnya.
Namun di sisi lain, Ida menambahkan, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan
perusahaan untuk memenuhi pembayaran kompensasi pemutusan hubungan
kerja(PHK) sesuai peraturan sangat rendah.
Data Kemnaker pada 2019 mengungkapkan, dari sekitar 536 persetujuan bersama
(PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai
ketentuan UU Nomor 13/Tahun 2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau
sekitar 27 persen. Sisanya, sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73
persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Nomor
13/Tahun 2003.
Data ini sejalan dengan laporan World Bank, yang mengutip data Sakernas BPS
2018. Berdasarkan laporan pekerja, sebanyak 66 persen pekerja sama sekali tidak
Page 97 of 223.
