Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 91
Title KRITIK PEDAS MASINTON PASARIBU: PULUHAN TKA ASAL CHINA DATANG KARENA
PEMERINTAH TAK TAAT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
Media Name rmol.id
Pub. Date 19 Maret 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/03/19/426211/kritik-pedas-masinton-p asaribu-
puluhan-tka-asal-china-datang-karena-pemerintah-tak-taat-asas- perundang-undangan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Lalu lalang orang yang keluar masuk Indonesia sejatinya sudah diatur melalui
Peraturan Menteri Hukum dan HAM 7/2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal
Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu dalam
merespons masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) di Bandara Haluoleo Kendari.
Menurutnya, kegaduhan yang kini terjadi karena adanya elemen pemerintah yang
tak taat.
"Simpang siur kedatangan TKA asal negara China adalah bersumber dari adanya
elemen pemerintah yang tidak taat asas perundang-undangan, khususnya UU No.
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Keppres No. 7 tahun 2020 dan
Permenkumham No. 7 tahun 2020," kata Masinton Pasaribu dalam keterangan
tertulisnya, Kamis (19/3).
Elemen pemerintahan yang dimaksud Masinton antara lain Menko Kemaritiman dan
Investasi, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, dan Polda Sulawesi Utara.
"Keempat elemen ini memberikan informasi yang tidak solid dan tidak valid ke
masyarakat yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
informasi yang disampaikan pemerintah," paparnya.
Dia membeberkan kronologi kedatangan rombongan TKA asal Cina tersebut sejak
dari Thailand. Masinton mengatakan, Thailand adalah negara yang tidak bebas dari
virus corona. Hal itu berdasarkan pengumuman otoritas pemerintah Thailand pada
tanggal 22 Februari yang menyebut 35 warganya terkena virus corona. TKA asal
China, jelasnya, tiba di Thailand tanggal 29 Februari.
TKA asal China tersebut kemudian tiba di Kendari tanggal 15 Maret setelah transit di
Jakarta dengan tanpa proses karantina terlebih dahulu selama 14 hari. Secara jelas,
aturan WHO yang diadopsi Permenkumham 7/2020, setiap orang yang akan
mengunjungi Indonesia wajib mengikuti proses karantina 14 hari di negara yang
belum terkena dampak virus corona.
Page 90 of 101.
