Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 87
situasi darurat dan tidak pernah membaca UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
"Harusnya menko kemaritiman serta menaker tidak berpolemik amatiran di publik.
Karena fokus publik bukan sekadar perizinan kerja, tetapi kecemasan masyarakat
terhadap 49 TKA asal negeri China yang masuk tanpa prosedur pengarantinaan
sesuai arahan Presiden dan WHO," tegas mantan aktivis ini.
Legislator asal DKI Jakarta itu menerangkan bahwa Presiden Jokowi telah
mengadopsi protokol WHO dengan menerbitkan Kepres No. 7 tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Terkait lalu lalang orang keluar masuk Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal
Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Namun semua itu tak ditaati.
Padahal, lanjutnya, Thailand adalah negara yang tidak bebas dari virus corona.
Tanggal 22/2/2020, otoritas setempat mengumumkan bahwa 35 warganya terkena
virus corona.
Sedangkan TKA China yang dengan bebas masuk Kendari, sebelumnya tiba di
Thailand tanggal 29/2/2020.
"TKA asal China tiba di Kendari 15/3/2020 setelah transit di Jakarta dengan tanpa
proses karantina terlebih dahulu 14 hari," tukas mantan aktivis ini.
Mengacu aturan WHO yang diadopsi dalam Permenkumham No.7/2020, setiap
orang yang akan mengunjungi Indonesia wajib mengikuti proses karantina 14 hari
di negara yang belum terkena dampak virus corona.
Berdasarkan hal itu, meskipun sudah ada surat keterangan dari otoritas Thailand
yang menyatakan 49 TKA itu bebas Covid-19, seharusnya otoritas Indonesia yang
bertugas di Bandara Soekarno-Hatta berdaulat penuh untuk tetap melakukan proses
pengarantinaan terhadap mereka sebagai pencegahan.
"Selain tidak baca undang-undang, keempat elemen pemerintah ini juga tidak
memahami Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," jelas politikus kelahiran Sibolga ini.
Untuk itu dia mengingatkan agar kementerian dan lembaga yang tidak masuk dalam
gugus tugas penanganan corona, disiplin dalam tugasnya membantu presiden
menanggulangi penyebaran virus corona. Bukan justru memberikan informasi yang
menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat
Page 86 of 101.
