Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 85
Selain itu, HNW juga meminta agar pihak yang memberi informasi secara salah ke
Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) juga perlu diusut tuntas. Sebagai informasi,
kasus ini berawal dari adanya video yang kemudian viral yang direkam oleh salah
seorang warga di Sultra terkait kedatangan TKA asal Tiongkok ke wilayahnya.
Warga tersebut kemudian diperiksa di Kepolisian Daerah Sultra karena dianggap
menyebarkan hoaks, karena para TKA tersebut diinformasikan hanya
memperjanjang visa di Jakarta.
Namun, informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) menyebutkan bahwa para TKA tersebut bukan dari Jakarta,
melainkan TKA asal Tiongkok dari luar Indonesia yang baru masuk melalui visa
kunjungan. Sehingga, mereka adalah TKA ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia
sebagaimana informasi yang disebutkan dalam video yang viral tersebut.
"Kapolda Sultra sudah minta maaf. Jadi sudah clear, karena memang informasi
Kapolda sudah dikoreksi oleh Kemenakertrans dan Kemenkumham. Dan warga yang
memvideokan mestinya juga sudah dibebaskan. Lalu, bagaimana dengan mereka
yang memberikan informasi salah kepada Kapolda?" ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M.
Hidayat Nur Wahid. Foto: Humas MPR RI
HNW menyambut baik keseriusan legislator lokal dari DPRD Sultra yang menyerukan
agar para TKA itu segera dipulangkan. Namun, kasus ini sebaiknya tidak berhenti
sampai itu, melainkan harus diusut secara tuntas agar menjadi pelajaran bersama.
"Kalau memang serius atasi corona, laksanakanlah aturan-aturan dengan tegas,
jangan untuk kepentingan investasi, keamanan dan keselamatan rakyat dan negara
akibat corona diabaikan. Jangan sembrono!" pungkasnya.
Page 84 of 101.
