Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 83
"Seharusnya Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menaker tidak berpolemik
amatiran di publik, karena fokus publik bukan sekedar perizinan kerja tetapi
kecemasan masyarakat terhadap 49 TKA asal negeri China yang masuk tanpa
prosedur pengkarantinaan sesuai arahan Presiden dan WHO," tutur Masinton.
Lebih jauh, Masinton meminta kementerian atau lembaga yang tidak dilibatkan
dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersikap displin dalam
menjalankan tugas dengan tidak memberikan informasi yang menimbulkan
kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia pun meminta seluruh penyelenggara negara baik yang berada di level eksekutif,
legislatif, hingga yudikatif bekerja profesional dalam penanggulangan virus corona.
"Seluruh penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bekerja
profesional membantu dan melayani rakyat dalam mengatasi virus corona," ucap
dia.
Insert Artikel - Waspada Virus Corona.
(CNN Indonesia/Fajrian) Silang pendapat dan beda pernyataan terjadi di antara
empat instansi pemerintah dalam menyikapi kedatangan 49 TKA asal China di
Bandara Haluoleo, Kendari pada Minggu (15/3).
Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam mengatakan 49 TKA China yang baru tiba di
Bandara Haluoleo merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)
Morosi Kabupaten Konawe.
Ia mengklaim para TKA ini datang dari Jakarta untuk memperpanjang visa yang
telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA. Ia juga mengatakan para TKA
bukan datang dari negeri asalnya, China.
Namun, Sofyan mengoreksi pernyataan Merdisyam dengan menyatakan bahwa 49
TKA itu berasal dari China dan merupakan pekerja baru yang masuk di Sultra.
Sofyan menjelaskan mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan
akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi,
Kabupaten Konawe.
Tak berhenti sampai di situ, silang pernyataan kemudian terjadi antara Luhut dan
Dita. Luhut menyebut 49 TKA China datang dengan memenuhi persyaratan yang
berlaku, memiliki visa kerja resmi dari Pemerintah Indonesia.
Pernyataan Luhut menganulir pernyataan Dita yang sebelumnya memastikan bahwa
49 TKA asal China tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Kemenaker RI.
(mts/pmg).
Page 82 of 101.
