Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 99
Title BEDA PENDAPAT SOAL TKA DI SULTRA, KELIHATAN PEMERINTAH MINIM KOORDINASI
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 19 Maret 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/610515/beda-pendapat-soal-tka-di-su ltra-
Page/URL
kelihatan-pemerintah-minim-koordinasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Berbeda pendapat antara pejabat dan instansi pemerintah soal 49 tenaga kerja
asing (TKA) asal Tiongkok yang masuk ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
(Sultra) beberapa hari lalu, menunjukkan antara pejabat dan instansi pemerintah
minim koordinasi.
"Beda pendapat seperti ini membingungkan masyarakat, yang pada akhirnya
pemerintah sulit dipercaya masyarakat," kata Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi
untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, kepada
Beritasatu.com, Kamis (19/3/2020).
Karena itu, Gabriel meminta, pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, agar
memberikan memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait keberadaan TKA asal
Tiongkok di Sultra agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah merebaknya wabah
virus corona asal Wuhan, Tiongkok.
Kedua, meminta Kapolri mendesak Kapolda Sultra untuk berkoordinasi dengan
kementerian dan dinas terkait di Sultra agar tidak memberikan informasi dan data
soal TKA asal Tiongkok yang bukan kewenangannya.
Gabriel mengatakan, pejabat publik harus jujur dan tidak berbohong dalam
menyampaikan informasi dan data ke publik terkait keberadaan TKA Tiongkok di
Sultra ini.
Gabriel mengatakan seperti itu terkait pernyataan Staf Khusus Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dita Indah Sari, yang memastikan bahwa 49 TKA asal
Tiongkok ilegal masuk Indonesia karena tidak memiliki izin kerja dari Direktorat
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker RI.
"Keberadaan warga negara asing di lokasi kerja, tanpa visa kerja, jelas menyalahi
aturan. Karena itu, mereka semua diperintahkan meninggal lokasi perusahaan," kata
Dita melalui akun twitter pribadinya, Rabu (18/3/3030).
Tidak hanya diperintahkan untuk keluar dari areal kerja, mereka juga harus
dikarantina dengan benar. Penindakan sesuai aturan hukum akan dilakukan
terhadap Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) yang beroperasi di Kabupaten
Konawe.
Page 98 of 101.
