Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2019
P. 42
Menurut Agus, andai saja Presiden Joko WIdodo mengeluarkan Perpres maka
desakan dari driver online tidak akan pernah keluar. Sebab seluruh aturan akan
keluar lewat satu pintu dan tidak saling melempar tanggung jawab.
"Tapi enggak mau (dikeluarkan Perpres) jadi ya memang betul," ucapnya.
Menurut Agus saat ini yang menjadi dilema adalah bukan lagi masalah pemerintah
dengan aplikator. Melainkan antara driver dengan pihak aplikator yang disebut-
sebut semenan-mena mengatur tarif dan komisi.
"Jadi ya memang betul kalau dia supaya karena yg menjadi masalah bukan
pemerintah aplikator sekarang karena sudah banyak saya kan bilang transportasi
online itu kerja paksa itu bukan lapangan pekrjaan karena tidak akan pernah kaya di
situ dulu. Sekarang sudah jutaan orang jadi enggak bisa," jelasnya.
Oleh karena itu lanjut Agus, sesegera mungkin menerbitkan Perpres agar tidak
terlalu melebar. Dan juga harus diingat jika aturan tersebut rtidak bisa digabungkan
dengan taksi konvesional.
"Menurut sya kalau mau enggak mau harus bikin perpres. Tapi nanti aturanya juga
enggak bisa dengan taksi biasa. Dia kan enggak bayar pajak ppn doang," jelasnya.
Page 41 of 57.
