Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2020
P. 57
Namun, pemotongan gaji perawat atau THR yang tidak dibayarkan bukan hanya
dirasakan oleh perawat dengan status lepas seperti Fadly dan Satya.
Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), ada ratusan perawat, baik di
rumah sakit pemerintah atau pun swasta, yang gajinya dipotong atau tidak
menerima THR.
"Sampai hari ini (25/05) sudah 330 laporan yang masuk," ungkap Maryanto,
Sekretaris Badan Bantuan Hukum PPNI.
Dari jumlah tersebut, 65 persen di antaranya berstatus karyawan lepas atau
kontrak, sementara 35 persen lainnya pegawai tetap.
Sementara itu di DKI Jakarta, 74 rumah sakit telah memotong gaji atau THR
perawat.
Menurut Maryanto, rumah sakit memberikan beragam alasan mengapa
memotongan gaji dan THR.
Beberapa rumah sakit swasta misalnya, mengacu pada penurunan jumlah 'Bed
Occupancy Ratio' (BOR), atau jumlah tempat tidur yang diisi pasien dalam jumlah
tertentu, serta rendahnya angka pengunjung.
Sementara itu, rumah sakit pemerintah mengaku belum turunnya anggaran dari
pemerintah pusat dan daerah sebagai alasannya.
Posko pengaduan THR untuk perawat
Badan Bantuan Hukum PPNI kini telah membuka posko pengaduan bagi para
perawat yang belum menerima THR atau yang THR-nya dipotong.
Gotong Royong di Tengah Pandemi
"Posko aduan ini kami buat dalam bentuk online, karena teman-teman banyak yang
mengadu tapi takut," kata Maryanto.
Ia menjelaskan para perawat takut mengangkat masalah ini karena beresiko
dimutasi bahkan diberhentikan dari pekerjaannya.
Sehari sebelum lebaran, Sabtu (23/05), Maryanto menyebutkan dari aduan online
sejak 16 Mei 2020 lalu, diketahui 74 rumah sakit di DKI Jakarta memotong gaji atau
THR perawat mereka.
38 rumah sakit di Sulawesi Tenggara juga memotong gaji atau THR tenaga
kesehatan, sementara di Aceh ada 24, Banten 22, dan di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) ada 12.
"Bahkan ada di Tangerang dan Pati [kabupaten di Jawa Tengah] itu sejak 2016
tidak diberikan [THR] sampai sekarang," ungkap Maryanto.
Page 56 of 101.
