Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Anca Mayor, sapaan akrabnya menantang Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk transparansi
anggaran Covid-19 dan alasan tidak menjemput.

"Atas nama Kemanusiaan saya akan tantang Pemerintah Kabupaten untuk transparansi, kenapa
warga Sinjai yang sebelas orang dideprtasi dari negara tetangga (Malaysia) tidak dijemput di
Pelabuhan Nusantara Parepare? Apakah Anggaran Covid-19 habis? Sementara berdasarkan
Surat Gubernur, itu harus dijemput, namun kenyataannya, hanya Kabupaten Sinjai yang tidak
menemput di pelabuhan Nusantara Parepare, adapun alasan penjemputannya tidak
dilaksanakan, kata penentu kebijakan harus mengeluarkan anggaran bila dijemput," kelasnya.

Adapun kesimpulan Pemprov Sulsel, bila tidak dijemput maka Kepala Satpol PP Pemprop Sulsel
akan menjemput warga Kabupaten Sinjai tersebut, dan membawahnya ke Makasaar dan
mengkarantina kesebelas warga tersebut di Hotel Swiss Bell, sampai Pemda Sinjai datang
menjemput Warganya.

"Kenapa ke Sebelas warga tersebut bisa tiba di kabupaten Sinjai, dan dijemput di Perbatasan,
itu karena Pemerintah Kota Parepare dan BP3TKI yang berinisiatif dengan dasar kemanusiaan,
keamanan serta standar protokol kesehatan, dan tidak manusiawinya lagi menurut saya, yang
Pemda Sinjai lakukan dimana Mobil yang ditumpangi oleh ke sebelas warga sinjai yang
dideportasi tersebut, disewakan dan dibayarkan oleh Pemkot Parepare dan BP3TKI, serta biaya
makan dan minum mereka dibelikan oleh sang sopir, jika komentar saya ini fitnah saya siap
dilaporkan, sedikitpun saya tidak takut.Terima Kasih banyak, kepada Pemkot Parepare, terima
Kasih banyak kepada BP3TKI, terima kasih banyak kepada Pemprov Sulsel, terima Kasih banyak
kepada pak sopir," tambahnya.

Kedatangan Pekerja Migran Indonesia asal Sulsel Kabupaten Sinjai itu, sebelumnya telah
diwanti-wanti oleh Gubernur Sulsel melalui surat edaran bernomor 560/34515/Dishub, dengan
klasifikasi penting perihal penjemputan warga Indonesia (WNI) . Dimana bunyi surat tersebut.
1. Pemerintah Daerah yang merupakan tempat/tujuan asal penumpang WNI yang dimaksud
agar memfasilitasi mulai dari penjemputan di pelabuhan Nusantara (Ajatappareng) Pare-pare
sampai dengan pelaksanaan isolasi selama 14 hari di Daerah masing-masing ( terlampir
rekapitulasi dan daftar nama penumpang).
2.Khusus bagi semua penumpang WNI yang terindikasi terkena dampak covid-19 akan ditangani
langsung di kota Pare-Pare.

Demikian bunyi surat edaran tersebut. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Sinjai, seolah tidak
mengindahkan surat edaran yang ditanda tangani oleh Orang nomor satu di Sulawesi Selatan
itu.

Menanggapi hal tersebut Kadis Koperasi UKM dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sinjai, Firdaus,
menampik jika Surat Edaran dari Gubernur Sulsel tidak diindahkan.

Firdaus mengaku, jika Pemerintah Kabuoaten Sinjai telah berkordinasi dengan Pemkot Parepare
untuk memfasilitasi Sebelas warga Sinjai tersebut.

"Kami memang tidak menjemput, tapi kami sudah berkordinasi dengan Pemkot Parepare, segala
sesuatunya untuk dibantu, bagitupun sopir angkutan tersebut, kami (Pemda Sinjai) Selalu
berkordinasi, terkait biayanya kami minta ditalangi dulu lalu menggantinya. Kesebelas warga
Sinjai tersebut dijemput diperbatasan, Ada Pak Sekda, beberapa OPD dan diserahkan ke
masing-masing camat setelahnya lansung diisolasi mandiri," singkatnya. (*).

138