Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 143
"Kementerian luar negeri bisa mewakili pemerintah untuk menginisiasi perjanjian kerja sama
dengan negara-negara yang terdapat TKI. Paling minimal untuk bisa menggunakan standar
prilaku internasional tentang perlindungan Tenaga Kerja. Akan lebih baik lagi jika perjanjian ini
sesuai kepentingan Indonesia untuk melindungi warganya. Seperti perjanjian kerjasama
pertahanan atau militer, hal ini seharusnya bisa juga dilakukan," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan praktek ilegal perekrutan TKI yang telah merekrut
Ira Sulastri harus menjadi perhatian pemerintah. Dia juga menilai moratorium pengiriman TKI
ke Saudi terlihat tidak efektif mencegah berulangnya kasus yang sama.
"Soal perekrutan ini titik awal masalah, maka harus dibenahi. Warga harus diyakini bahwa
apapun yang dilakukannya di dalam dan di luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah
melindunginya. Maka jangan sampai warga tidak melapor kepada perwakilan pemerintah.
Aparat juga harus mempermudah hal ini. Bisa pakai teknologi." ujarnya.
Masih maraknya perekrutan gelap TKI yang dilakukan langsung di desa-desa, katanya,
mengindikasikan adanya daya dorong kondisi desa dan daya tarik iming-iming dari perekrut.
"Hal ini harus diselesaikan bukan hanya oleh satu kementerian ketenagakerjaan semata,"
ujarnya.
Omnibus Law Cipta Kerja itu, kata Willy, salah satunya adalah untuk membuat daya dorong dari
dalam menjadi semakin terkendali karena adanya penciptaan lapangan kerja. UU Desa sudah
memberi jaminan juga dengan adanya alokasi APBN untuk desa agar dapat mengembangkan
potensinya.
"Tinggal kedepan kita perlu pikirkan bagaimana caranya agar data warga yang keluar masuk
Indonesia itu bisa komprehensif dan dapat digunakan untuk melindungi," katanya.
Willy berharap kasus Ira Sulastri ini menjadi pemicu agar kementerian terkait segera duduk
bersama untuk mencari solusi terbaik sesuai kondisi yang ada.
"Kita berharap kasus Ira Sulastri ini segera dapat kejelasan. Pihak yang salah harus di beri
hukuman. Namun kasus ini juga harus dapat menjadi trigger perbaikan yang lebih
komprehensif," ucap Willy Aditya.
Sumber : Antara.
142
