Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

disampaikan UPTDK Wilayah II Jawa Barat pada Februari lalu, telah rampung dijalankan oleh
perusahaan.

"Per Jumat (5/6) kami menyatakan Aice Group telah merampungkan semua poin dalam nota
pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya, seperti dikutip dari siaran persnya, Senin (8/6/2020).

Menurutnya berbagai perbaikan yang dijalankan membuktikan perusahaan selalu berusaha
menjalankan prinsip tata kelola yang baik.

Seperti diketahui sebelumnya, poin nota pemeriksaan tersebut disampaikan pascakunjungan
UPTDK pada Februari lalu. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan dari
sekelompok pekerja Aice yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ke pihak Kementerian
Ketenagakerjaan.

Para pekerja tersebut terkena PHK karena terkualifikasi mengundurkan diri akibat tindakan
mogok kerja tidak sah yang dilakukan selama lebih dari 7 hari kerja.
Pihak perusahaan menyatakan telah dua kali menyampaikan surat pemanggilan bekerja
kembali. Namun, kelompok pekerja tersebut tetap tidak menyetujui anjuran yang telah
dikeluarkan mediator dan tetap melanjutkan aksi mogok, sehingga perusahaan menilai mereka
tidak patuh terhadap ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Perusahaan saat itu mengatakan telah menyetujui dan sudah menjalankan anjuran mediator
No. 565/09/Disnaker bertanggal 7 Januari 2020. Merespon anjuran tersebut, kelompok pekerja
tersebut justru melakukan protes dan pengaduan ke Kemenakertrans.

Pengaduan itulah yang kemudian berusaha ditindaklanjuti regulator dengan kunjungan
pengawasan tersebut.

Sementara itu, meskipun AFI merasa bahwa sebagian besar anjuran dan nota tersebut telah
dijalankan dalam praktik usahanya, namun perusahaan tetap melaksanakan berbagai masukan
yang diterimanya. Aice Group telah menyampaikan laporan final pelaksanaan nota ini pada
Senin (8/6/2020).

Menurut Antoni beberapa aspek yang telah dijalankan perusahaan, antara lain menambah
jadwal program pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan membuat prosedur safety
patrol yang dijalankan oleh Tim P2K3.

Pihaknya mengatakan bahwa program pelatihan tersebut bukan hanya sekedar melaksanakan
nota pengawasan, tapi merupakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
perusahaannya.

"Kami sudah meningkatkan berbagai kebijakan yang penting terkait kesehatan dan keselamatan
kerja. Terlebih bagi pekerja perempuan dan ibu hamil. Di sisi lingkungan kerja, pemeriksaan
dan pengujian kesehatan dan keselamatan kerja oleh pihak ke-3 juga sudah rampung. Kami
juga menambah jam operasional klinik perusahaan sehingga sekarang sudah full 24 jam," jelas
Antoni..

144