Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 149
PEMPROV DKI LARANG PERUSAHAAN MEM-PHK KARYAWAN YANG SEDANG
ISOLASI MANDIRI
Merdeka.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
menerbitkan surat keputusan mengenai protokol bagi perkantoran dan tempat usaha selama
masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Isi dalam surat tersebut diantaranya meminta perusahaan tidak melakukan pemutusan
hubungan kerja bagi karyawannya yang melakukan isolasi mandiri.
"Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa
diterima oleh pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri," ucap Andri Yansyah sebagai
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta yang tertuang dalam SK
tersebut, Senin (8/6).
Selain itu, perusahaan juga diminta memberlakukan shift kerja untuk mengurangi jumlah
pekerja dari kapasitas, agar tidak menimbulkan kerumunan. Tak lupa, setiap pekerja diwajibkan
menggunakan masker.
Agar pencegahan Covid-19 di sektor perkantoran efektif, dinas ini juga mendorong setiap
perusahaan untuk memanfaatkan teknologi dalam aktivitas kerjanya, misalnya saat rapat.
"Meminimalisir penggunaan ruang rapat dengan memaksimalkan pertemuan secara virtual
meskipun dalam satu area gedung." Perusahaan juga didorong untuk memberikan pembinaan
bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk
itu, agar protokol kesehatan benar dijalankan, setiap perusahaan diwajibkan membuat pakta
integritas atas implementasi pencegahan terlaksana dengan baik.
"Melaporkan pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di
perkantoran/tempat kerja pada masa transisi melalui tautan bit.ly/bekerja-kembali sebagaimana
lampiran I Surat Keputusan ini." "Membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pencegahan
dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja pada masa transisi sebagaimana
lampiran II Surat Keputusan ini." Sebagaimana fase PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta
memberikan izin pelonggaran secara bertahap bagi sejumlah sektor untuk beroperasi. Untuk
perkantoran, boleh kembali beraktivitas sejak 8 Juni dengan maksimal 50 orang dari kapasitas
kantor.
[fik].
148
