Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 34
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade
Afriandi menyatakan, protokol kesehatan harus disusun dengan rinci, supaya pekerja lelap
terlindungi dari potensi sebaran Covid-19 di tempat kerja. "Saat Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PS-BB), kami sudah menetapkan beberapa kebijakan terkait protokol kesehatan dan
pencegahan Covid-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan," kalanya.
Selama PSBB tingkat provinsi berjalan, Disnakertrans Jabar telah mengeluarkan tiga surat
edaran. Pertama, Surat Kadisnaker-trans Jabar no. 443/1347/Disna-kertrans tentang Protokol
Pcnce-gahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.
Kemudian, Surat Edaran Kadis-nakertrans Jabar no. 560/1471/ Disnakertrans tentang
Pemantauan Dampak COVID-19 terhadap Keberlangsungan I Iidup Pekerja/Buruh dan
Perusahaan/Industri di Jabar. Terakhir, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar no. 443/2100/1
)isnakert rans ten tang Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pasca 1 lari Libur Keagamaan.
"Kebijakan yang sudah diberlakukan akan menjadi acuan untuk menyusun SOP
perusahaan/industri/perkantoran saat AKB di Jabar berjalan. Termasuk Surat Edaran Gubernur
Jabar tentang pelaksanaan social distancing di lingkungan perusahaan," ucap Ade.
Protokol kesehatan
Dalam kebijakan sebelumnya, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja
diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan mengoptimalisasi fungsi
pelayanan kesehatan kerja.
Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci langan, menjaga kebersihan
ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, membatasi kontak fisik antara pekerja,
menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh peketja.
Ade menyatakan, AKB di sektor ketenagakerjaan akan berjalan efektif apabila semua
stakeholder kctenagakerjaan patuh terhadap SOP dan protokol yang dikeluarkan pemerintah
pusat dan daerah.
"SOP AKB Ketenagakerjaan di Jabar a kau dikirimkan ke Gugus Tugas Percepatan
Penanggulangan Covid-19 Jabar dan Dinas Kesehatan Jabar untuk dijadikan bagian Protokol
AKB di Jabar," imbuhnya.
Ade juga melaporkan, 17.300 pekerja Jabar di-PHK dan 78.992 orang di rumahkan selama pan-
demi Covid-19. Kemudian, sekitar 5-573 Pekerja Migran Indonesia asal Jabar mengalami
repatriasi.
Disnakertrans Jabar pun menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang diramahkan dan
terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK)
Disnakertrans Jabar, (adv)**
33
