Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 55
"Ini bukan soal masyarakat tidak setuju dengan skema bantuan pelatihan online dan pembukaan
lapangan pekerjaan, tapi soal cara berpikir dan preferensi masyarakat yang belum terbiasa dan
lebih memilih bantuan sosial dan sembako," ujar Nurul kepada Rakyat Merdeka.
Faktanya, kata Nurul, respons masyarakat terhadap program Kartu Pra Kerja sangat baik.
Tercatat, ada 8,6 juta pendaftar program Kartu Pra Kerja yang terdata di Ke-menterian
Perekonomian.
Angka ini melebihi target 5,6 juta penerima manfaat dari program Kartu Pra Kerja yang
diarahkan sebagai program semi bansos. Ini menandakan, bahwa masyarakat tidak semuanya
suka 'disuapi' bantuan.
"Ini bukti bahwa antusiasme masyarakat sangat besar dan positif. Tidak semua masyarakat
suka disuapi saja, ada juga yang menginginkan upskilling dan reskilling ketika mereka
dirumahkan karena pandemi," katanya.
Mengacu data dari Indikator Politik Indonesia, kata Nurul, tercatat ada 36,3 persen publik
mengharapkan bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil, dan 18,5 persen menilai bantuan
uang tunai lebih penting untuk diberikan.
Sementara, ada 12,1 persen yang meninlai penciptaan lapangan kerja penting dilakukan. Ini
mengacu tentang relokasi anggaran belanja pemerintah mengatasi dampak Covid-19.
Nah, angka 12,1 persen itu, kata Nurul, perlu diteliti kembali berasal dari latar belakang yang
seperti apa. Menurutnya, tidak sedikit memang masyarakat yang menilai kebutuhan akan
keahlian baru pasca terkena PHK adalah solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak Covid-
19 dan pemulihan ekonomi ke depannya.
"Cara berpikir dan preferensi ini yang belum umum di masyarakat. Kita perlu yakinkan
masyarakat bahwa skema bantuan tak selamanya sembako dan tunai saja," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR ini juga menilai, program Kartu Pra Kerja juga tidak datang begitu saja
sebagai bantalan ekonomi menghadapi krisis. Programnya sudah dimodifikasi untuk menjawab
kebutuhan ekonomi sekarang. bsh
54
