Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Kalau pemerintah sudah membuat arahan dari protokol itu, maka kita mengacu ke protokol itu.
Sejauh ini, pengusaha siap. Kita siap memasuki The New Normal.

Apakah sudah dilakukan rapid test, seperti permintaan waktu memasuki Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)?

Rapid test, itu dulu kita minta diberikan kepada perusahaan. Kita minta dibantu untuk rapid
testnya. Tapi, sekarang kita tidak tahu gimana. Katanya baru-baru ini mau dilakukan, belum
ada seminggu. Susahlah kita bicara begitu. Antara harapan dan kenyataan, tak sejalan. Yang
pasti, kita lakukan PSBB saja dulu.

Apakah ada jaminan tak ada PHK jelang?

Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi PHK dalam situasi ini. Jangan
mengalihkan tang-gungjawab negara ke kita. Banyak perusahaan tidak ada pendapatan saat
pandemi ini karena harus tutup. Wajar dong.
Apakah ada jaminan, hubungan buruh dengan pengusaha akan membaik?

Pengusaha tergantung ekonominya. Kalau ekonominya tidak ada, gimana. Demand-nya tidak
ada. Kalau tidak ada, gimana pengusaha bisa survive.

Yang jelas, status karyawan itu kebanyakan tidak PHK. Mereka dirumahkan atau dicutikan di
luar tanggungan perusahaan. Kalau PHK, itu mesti bayar pesangon. Tidak ada juga uangnya
buat bayar pesangon.

Bagaimana kondisi terkini secara umum?

Sekarang kondisinya stuek. Status kekaryawanannya masih ada hubungan kerja, tetapi
pekerjaannya tidak ada. Tidak ada karena memang pasarnya tak ada. Begitu kondisinya. Kita
juga tidak mau mem-PHK. Kita juga tidak ada pikiran ke sana.

Pemerintah mclaunching Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di masa Covid-19. Bagaimana
sikap pengusaha?

Tapera itu agak panjang ceritanya. Kalau kami konsisten posisinya. Konsisten dari sebelum
undang-un-dang itu diundangkan. Kami sudah menyampaikan keberatan. Karena, sudah ada
yang namanya Jaminan Hari Tua atau JIIT. JIIT di BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak perlu badan baru?

Iya, tidak perlu ada badan baru. BPJS Ketenagakerjaan, sebetulnya sudah bisa di-cover di sana.
Karena, ada PP Nomor 55 Tahun 2015 yang membolehkan JIIT itu dipakai 30 persen untuk
biayai perumahan. Itu kalau di JHT, tidak perlu ada iuran tambahan. Intinya itu.

Bagaimana dengan Tapera yang hendak dilakukan itu?

Sekarang kan kita disuruh lagi bayar iuran tambahan, 2,5 persen tambah 0,5 persen. Itu beban
baru. Padahal, sudah ada badannya, BPJS Ketenagakerjaan.

Sudah ada badannya, kok bikin badan baru lagi. Itu tidak efisien. Lagi pula, itu memberatkan
pekerja dan pemberi kerja. jon

57