Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 206
Judul PPATK: Pekerja Migran Rentan Dimanfaatkan untuk Modus TPPU
Nama Media jawapos.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/08/2021/ppatk-
pekerja-migran-rentan-dimanfaatkan-untuk-modus-tppu/
Jurnalis Editor : Bintang Pradewo
Tanggal 2021-08-25 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Dian Ediana Rae (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK))
Oleh sebab itu perlindungan terhadap PMI merupakan hal yang penting
negative - Dian Ediana Rae (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK))
Profil Tenaga Kerja Indonesia atau PMI juga rentan dimanfaatkan dalam modus TPPU melalui
transfer dana dan pembawaan uang tunai lintas batas
negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Dari
1 PMI yang berangkat secara illegal dapat diperoleh keuntungan sampai Rp 40 juta, sedangkan
modal yang dikeluarkan hanya Rp 20 juta
Ringkasan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Dian Ediana Rae menerima kunjungan
Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung PPATK pada
Selasa (24/8). Dalam pertemuan tersebut turut hadir Dewan pakar Satgas Sikat Sindikat, Yunus
Husein, Perwakilan Pimpinan BP2MI, dan Perwakilan Eselon I dan II PPATK. Dian menyampaikan,
pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi dan kerja sama untuk penanganan
kasus-kasus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal.
PPATK: PEKERJA MIGRAN RENTAN DIMANFAATKAN UNTUK MODUS TPPU
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Dian Ediana Rae menerima kunjungan
Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung PPATK pada
Selasa (24/8). Dalam pertemuan tersebut turut hadir Dewan pakar Satgas Sikat Sindikat, Yunus
Husein, Perwakilan Pimpinan BP2MI, dan Perwakilan Eselon I dan II PPATK.
Dian menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi dan kerja sama
untuk penanganan kasus-kasus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal.
205
