Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 30
PENENTUAN UPAH MINIMUM LIBATKAN BURUH
Proses penentuan Upah Minimum Tahun 2022 akan melibatkan buruh dan pengusaha. Demikian
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, dalam Forum Koordinasi Persiapan
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 secara daring, di Jakarta, Rabu (25/8).
"Pelibatan agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan adil sesuai dengan kondisi
dunia kerja serta industri," ujarnya. Dia menyebut, pengupahan merupakan salah satu faktor
penentu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Indah menekankan, penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Kondisi tersebut meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median upah.
"Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang akan ditetapkan berlaku adil
baik bagi pengusaha maupun pekerja," jelasnya.
Perlindungan
Lebih jauh Putri menerangkan, kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal
itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui pemerintah untuk melindungi konkret para pekerja. Upah merupakan hak dasar pekerja,"
tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Haiyani Rumondang menyatakan, saat ini
Kemnaker dan Bappenas mulai mengkaji penyusunan upah minimum tahun 2022. Forum
koordinasi menjadi salah satu upaya menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan
pengupahan di lapangan.
Dia menyebut, kerja cerdas dan sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci utama merespons
dinamika pengupahan. "Persiapan penetapan UM Tahun 2022 diarahkan untuk memberikan
fondasi kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk
perbaikan, perubahan, serta reformasi pengupahan," katanya.
29
