Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021

strategis nasional apalagi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima,
Rabu (25/8).

Pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu
faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh
karena itu, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri,
tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

"Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing
yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," ucap Indah.
Ia menekankan, dalam melakukan penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja,
dan median upah. "Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang
nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," kata Indah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Depenas Haiyani Rumondang mengatakan, pemerintah
melakukan forum koordinasi sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan
mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan. Kerja cerdas dan sinergi
antarlembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang
terjadi, (ark)

32