Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 46
Judul Penentuan Upah Minimum Libatkan Buruh
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://koran-jakarta.com/penentuan-upah-minimum-libatkan-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-08-26 01:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Proses penentuan Upah Minimum Tahun 2022 akan melibatkan buruh dan pengusaha. Demikian
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, dalam Forum Koordinasi Persiapan
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 secara daring, di Jakarta, Rabu (25/8). "Pelibatan agar
pengembangan dan penerapan sistem pengupahan adil sesuai dengan kondisi dunia kerja serta
industri," ujarnya. Dia menyebut, pengupahan merupakan salah satu faktor penentu
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
PENENTUAN UPAH MINIMUM LIBATKAN BURUH
Proses penentuan Upah Minimum Tahun 2022 akan melibatkan buruh dan pengusaha. Demikian
disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, dalam Forum Koordinasi Persiapan
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 secara daring, di Jakarta, Rabu (25/8).
"Pelibatan agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan adil sesuai dengan kondisi
dunia kerja serta industri," ujarnya. Dia menyebut, pengupahan merupakan salah satu faktor
penentu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Indah menekankan, penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Kondisi tersebut meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median upah.
"Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang akan ditetapkan berlaku adil
baik bagi pengusaha maupun pekerja," jelasnya.
Perlindungan
Lebih jauh Putri menerangkan, kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal
itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
45