Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

pernyataan Wahidin yang menyuruh perusahaan untuk mencari pekerja lain, apabila buruh tidak
mau digaji sesuai ketentuan.
"Kami minta dengan sungguh-sungguh seluruh gubernur, terutama gubernur Jabar dan
gubernur Banten, gubernur Banten terutama yang tidak punya etika dan moral terhadap buruh,
untuk mengubah SK Gubernur terkait UMK," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (16/12).

Ia juga mengatakan sikap Wahidin itu menyakiti hati rakyat Banten, terutama buruh di Banten.

Said juga menyorot pernyataan Wahidin yang mengaku gajinya di bawah upah minimum Rp2,5
juta. Pasalnya, ia yakin bahwa Wahidin memiliki pemasukan lain di luar gaji pokok.

Oleh karena itu, ia pun menantang Wahidin untuk dapat hidup dengan hanya bergantung pada
gaji Rp2,5 juta tersebut.

"Ayo sekarang Gubernur Banten Pak Wahidin yang terhormat itu kasih 2,5 juta hidup enggak
dia," ungkapnya.

Sebelumnya, Wahidin minta pengusaha untuk mengganti pegawai yang tidak mau menerima
gaji sesuai UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak pekerja yang
mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang
butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Wahidin usai
menghadiri acara penyerahan DIPA ke pemerintah kota/kabupaten, di Pendopo Lama Gubernur
Banten/Gedung Negara Pemerintah Provinsi Banten, Serang, Senin (6/12) lalu.

Ia pun tidak mau ambil pusing aksi mogok kerja nasional yang dilakukan serikat buruh. Baginya
aksi tersebut hanyalah bentuk luapan emosi dan kekecewaan atas kenaikan upah yang tidak
sesuai dengan keinginan buruh.

"Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam
Rp2,5 juta gajinya," katanya.

109