Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 115
Selain BSU, pemerintah juga memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan tiga
manfaat yang bisa diterima pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat tersebut
terdiri dari penggantian gaji dalam jumlah tertentu, informasi pasar kerja, serta pelatihan.
Karena itu, pemerintah menyalurkan Kartu Pra Kerja dan program kewirausahaan dengan dana
hampir Rp 700 triliun untuk membantu pekerja yang belum terdaftar di BPJS.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Silaban mengapresiasi program
BSU. Pasalnya, langkah itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendengarkan
masukan dari berbagai pihak, termasuk buruh.
"Dengan memberikan perluasan ditambah enam provinsi menjadi bentuk dari keadilan.
No one left behind (tidak ada seorang pun yang tertinggal)," ujarnya.
Selain menyampaikan masukan dari buruh kepada pemerintah, KSBSI juga melakukan sosialisasi
program pemerintah kepada buruh sehingga lebih banyak yang terinformasi. Intinya, kata Elly,
kolaborasi selalu dikedepankan guna memberikan yang terbaik bagi semua pihak.
Namun, Elly tak menampik bahwa buruh masih perlu dibimbing pola pikirnya agar mereka tidak
selalu mengharapkan bantuan, bijak finansial, serta mendorong mereka mendapatkan
penghasilan mandiri.
"Namanya juga bantuan, diberikan ketika kesulitan," imbuhnya.
Elly berharap, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian BSU yang bersifat adaptif,
seperti untuk korban bencana alam dan tenaga kerja informal.
Hal serupa turut disampaikan Pengamat Ekonomi CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya,
program bantuan yang diberikan pemerintah sangat terdiversifikasi.
Dalam situasi pandemi yang memukul banyak dunia usaha dan tenaga kerja, Rendy menilai
bahwa BSU adalah salah satu cara untuk tetap menjaga daya beli kelompok yang terdampak.
Agar manfaat BSU dirasakan secara optimal, Rendy menekankan perlunya kolaborasi antara
serikat buruh dan pemerintah dalam penyaluran.
"(Ini adalah) modal kolaboratif antara pemerintah, dalam hal ini Kemnaker, dan serikat buruh
untuk nantinya mengeluarkan kebijakan yang win-win solution antara pemerintah dan pekerja,"
ucap Rendy.
114
