Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

gelombang pertama Covid-19 terjadi pada Juli-September 2021. Target penerima bantuan pun
diperluas agar manfaatnya dapat diterima masyarakat di seluruh Indonesia.

PROGRAM BSU TAHAP PERLUASAN DITARGETKAN JANGKAU 1,7 JUTA PENERIMA

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan daya beli para pekerja terdampak pandemi Covid-19. Bantuan senilai Rp 1 juta
untuk setiap penerima itu telah disalurkan sejak 2020.
Tahun ini, penyaluran BSU dilakukan saat gelombang pertama Covid-19 terjadi pada Juli-
September 2021. Target penerima bantuan pun diperluas agar manfaatnya dapat diterima
masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam penyalurannya, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini diambil
supaya BSU tepat sasaran dan bermanfaat optimal.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Surya Lukita Warman menyatakan, saat
itu, BSU sudah tersalurkan kepada 7 juta penerima di 28 provinsi.

Kemudian, target penerima BSU kembali ditambah hingga 1,7 juta penerima di luar 28 provinsi
tersebut pada November 2021. Penyalurannya sendiri bekerja sama dengan Kantor Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan bank Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank
Mandiri.

"Hingga saat ini, hampir 1 juta orang sudah mendapatkan BSU (gelombang kedua atau tahap
perluasan)," ujar Surya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis
(16/12/2021).

Surya melanjutkan bahwa syarat penerima BSU dengan perluasan cakupan penerima sama
dengan BSU sebelumnya, yakni memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS,
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta, serta bekerja di sektor terdampak pandemi Covid-19.

Namun, untuk daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) level 3 dan 4, syarat tersebut ditiadakan. Dengan begitu, BSU bisa diterima pekerja di
seluruh Indonesia.

Guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerima, Ditjen PHI JSK berkoordinasi dengan
kementerian terkait untuk menganalisis dan memverifikasi data penerima. Penerima bantuan
lain, seperti Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro
(BPUM) tidak berhak menerima BSU.

"Secara regulasi pengusaha diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS. Pasalnya, BSU
bisa menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Namun, fakta di lapangan belum demikian," tutur
Surya.

Ia melanjutkan, dengan iuran Rp 16.800 per bulan, BPJS memberikan banyak manfaat bagi
anggotanya, antara lain BSU dan santunan saat terkena musibah.

"Kendati demikian, BSU adalah bantuan bersifat jangka pendek. Untuk jangka panjang, pekerja
diharapkan masuk ke skema Jamsostek," imbuhnya.

113