Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 259
KEMENAKER JELASKAN TERKAIT SERTIFIKAT K3 KEPADA KPK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan klarifikasi terkait pemanggilan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani
Rumondang.
Pihak Kemenaker yang hadir dalam pemanggilan KPK tersebut adalah Direktur Bina
Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hery Susanto.
Hery mengatakan, pemanggilan KPK terhadap Dirjen Binwasnaker dan K3 untuk meminta
konfirmasi terkait sejumlah sertifikat K3.
"KPK memanggil Bu Dirjen Haiyani hanya untuk meminta konfirmasi terhadap beberapa Sertifikat
K3," ucap Hery melalui keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).
"Jadi ini bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Ingat
ini hanya untuk mengklarifikasi tentang fungsi Kemenaker dalam hal ini Ditjen Binwasnaker dan
K3 yang mengeluarkan produk sertifikat K3," imbuhnya.
Hery menjelaskan, sertifikat K3 digunakan operator K3 pada waktu pembangunan Jalan Lingkar
Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013 sampai dengan 2015.
Penerbitan sertifikat K3 tersebut karena ada beberapa pekerja sebagai operator alat berat yang
menggunakan lisensi dari kementerian.
Ia mengatakan ada 10 sertifikat yang dikonfirmasi KPK.
"Kita memang menerbitkan sertifikat K3, khususnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja
operator," ucapnya.
Sebagaimana diberitakan Haiyani Rumondang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim
penyidik KPK, Rabu (15/12/2021).
Haiyani sedianya diperiksa tim penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek multi years
peningkatan jalan di Bengkalis untuk melengkapi berkas mantan Sekda Dumai, M Nasir dalam
kapasitasnya selaku Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis.
Meski demikian, Haiyani mengutus anak buahnya, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Hery Sutanto, untuk menghadiri pemeriksaan tim penyidik KPK.
“Haiyani Rumondang yang bersangkutan tidak hadir dan telah diwakilkan oleh Hery Sutanto,”
kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Dalam pemeriksaan terhadap Hery, tim penyidik mencecarnya mengenai legalitas sertifikasi
keahlian sejumlah pihak di PT Wika Sumindo Joint Operation. KPK menduga sertifikasi keahlian
itu tidak sesuai persyaratan untuk mengikuti proyek jalan lingkar Bengkalis.
“Adapun yang dikonfirmasi antara lain terkait legalitas sertifikasi keahlian dari beberapa pihak di
PT Wika Sumindo JO yang diduga tidak sesuai persyaratan teknis dalam mengikuti proyek
pembangunan Jalan lingkar pulau Bengkalis (multi years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015,” kata Ali.
Diketahui, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus
proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tersebut. Pertama, pada proyek peningkatan proyek
peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (multi years) di Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp 156 miliar, KPK menetapkan tiga
258
