Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 41
Judul Skala Upah Wajib Diberlakukan ok
Nama Media Galamedia
Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah
Halaman/URL Pg5
Jurnalis B.110
Tanggal 2021-12-17 05:37:00
Ukuran 209x158mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 36.575.000
News Value Rp 182.875.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perusahaan di Kota Cimahi wajib memberlakukan skala upah bagi pegawainya. Skala upah itu
menentukan besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai, berdasarkan masa baktinya
di perusahaan tersebut. Kewajiban untuk menetapkan struktur dan skala upah tercantum dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itupun ditegaskan
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-KESRA/2021 tentang UMK.
SKALA UPAH WAJIB DIBERLAKUKAN OK
Perusahaan di Kota Cimahi wajib memberlakukan skala upah bagi pegawainya. Skala upah itu
menentukan besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai, berdasarkan masa baktinya
di perusahaan tersebut.
Kewajiban untuk menetapkan struktur dan skala upah tercantum dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itupun ditegaskan dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-KESRA/2021 tentang UMK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan, berdasarkan
aturan tersebut, pengusaha harus menyusun dan memberlakukan struktur skala upah dalam
menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan, terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari
satu tahun.
"Iya harus mengikuti aturan struktur skala upah," katanya, Kamis (16/12).
Dengan aturan tersebut, peketja yang sudah bekerja lebih dari setahun seharusnya bisa
mendapatkan upah lebih dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang sudah
ditetapkan yakni sebesar Rp 3.272.668,50.
Struktur skala upah, jelas Yanuar, akan dilihat dari kompetensi, pengalaman bekerja, jenjang
pendidikan hingga masa bakti yang akan membedakan besarannya.
40
