Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 42
"Harusnya lebih (dari UMK bagi pekerja 1 tahun ke atas). Nanti juga dihitung berdasarkan
kompetensinya, pengalaman kerjanya, keahliannya atau jenjang pendidikannya yang
membedakan pekerjaan satu dengan yang lainnya,” jelasnya.
Namun, lanjut Yanuar, skala upah tersebut tak harus dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota
(Perwal), sebab sudah jelas diatur dalam peraturan yang lebih tinggi seperti PP dan Undang-
undang.
"Kalau struktur skala upah aturannya udah mengikat, kalau Perwal tidak, karena sudah diatur
oleh aturan yang di atasnya," tegasnya.
Perwal
Sebelumnya, kalangan buruh di Kota Cimahi mendorong Pemkot Cimahi untuk membuat Perwal
yang mewajibkan perusahaan untuk menambah upah sesuai kriteria tertentu.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin mengatakan,
kewajiban tersebut bisa dituangkan dalam Perwal yang mengatur tentang struktur skala upah.
Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Cimahi segera merealisasikannya.
"Kita ingin meminta kepada wali kota untuk mengeluarkan Perwal terkait dengan struktur skala
upah," kata Asep.
Dikatakannya, struktur skala upah sebenarnya sudah tercantum baik dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 maupun PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hanya saja sejauh ini belum terealisasi di Kota Cimahi.
"Bukan hanya PP 36, di PP 78 juga ada, tapi faktanya nggak pernah dijalankan. Maka salah satu
upaya kita untuk meningkatkan upah ini kita akan minta Perwal kepada wali kota untuk
mewajibkan kepada seluruh pengusah membuat struktur skala upah," ujar Asep.
Dirinya mencontohkan penerapan yang nantinya bisa tercantum dalam Perwal yang mengatur
tentang struktur skala upah. Untuk karyawan yang masa kerjanya baru 0-1 tahun, maka akan
tetap mendapat upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) "Tapi kalau di atas satu tahun itu harus
ada penambahan.Terus kalau buruh ada yang punya jabatan, status pendidikannya tinggi itu
harus ada penambahan juga," jelas Asep.
Menurutnya, jika Perwal tersebut bisa terealisasi, maka akan sangat membantu kesejahteraan
para buruh. Apalagi berdasarkan hasil putusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, UMK tahun
2022 di Kota Cimahi hanya naik 0,95 persen atau sekitar Rp 30 ribu.
Sehingga besaran UMK Tahun 2022 ditetapkan Rp 3.272.668,50 atau hanya naik sekitar 0,95
persen dari tahun 2021 yang mencapai Rp 3.241.919. Penetapan itu jauh dibawah rekomendasi
yang disampaikan Pemkot Cimahi yang mencapai Rp 3.517.492. (B.110)"
Caption:
BURUH menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wall Kota Cimahi Jalan Rd. Demang
Hardjakusumah, Rabu (10/11).
41
