Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2020
P. 141
Untuk itu FSPMI mendorong pemerintah tegas menolak usulan pengusaha terkait
kebijakan penangguhan atau pemotongan dana THR. Sebab, dinilai sangat
merugikan kaum buruh di berbagai wilayah Indonesia.
"Satu minggu yang lalu, kami sudah surati presiden Jokowi . Semoga THR tidak
dipangkas," pungkas Aziz.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak keras
rencana pengusaha menangguhkan atau memangkas THR sebesar 50 persen.
"Karena itu, KSPI meminta pemerintah tidak mengabulkan usulan pengusaha yang
ingin memberikan THR hanya 50 persen dan tidak membayar upah buruh yang
diliburkan secara penuh," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Senada, Iqbal menyebutkan ketika upah buruh tidak dibayar penuh, akibatnya daya
beli buruh menurun. Apalagi di lapangan, Iqbal mengklaim terdapat ketidakadilan
yang memukul daya beli kaum buruh, khususnya di industri tekstil dan garmen.
Seperti di Jawa Barat yang meliburkan buruhnya dengan hanya membayar upah
sekitar 25 persen. Di Jawa Tengah buruh hanya dibayar 50 persen bagi mereka
yang masih aktif bekerja. Di Jawa Timur terdapat pengusaha yang tidak membayar
upah buruh yang tidak bekerja karena mengaku tidak lagi memiliki uang.
"Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50 persen. Maka
nasib buruh akan semakin terpuruk," terangnya Mewakili kaum buruh Iqbal
meminta pemerintah untuk menolak keras terkait usulan pengusaha untuk
memangkas THR keagamaan bagi karyawannya. Bahkan, dia tidak segan akan
menggelar demontrasi sebagai bentuk protes, apabila kebijakan tersebut
diterapkan.
Pengusaha Minta Pemerintah Beri Keringanan Terkait Aturan THR Sebelumnya,
Ketua Umum DPD HIPPI, Sarman Simanjorang mengatakan, di tengah situasi wabah
virus corona atau Covid-19 banyak pelaku usaha secara pendapatan tertekan. Untuk
itu, dia meminta agar pemerintah memberikan keringanan bagi pengusaha.
"Pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat
memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus .Sekiranya pelaku usaha tidak
dapat memberikan sama sekali THR atau hannya mampu memberikan 50 persen
misalnya," kata dia di Jakarta , Kamis (26/3).
Dia mengatakan sekiranya pemerintah membuka opsi yang memungkinkan agar
pemberian THR ditunda sampai keuangan perusahaan memadai. Dia pun menjamin
tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, dan seluruh hak-hak pekerja
dipastikan terpenuhi.
"Ini harus segera di evaluasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan
agar sedini mungkin dapat melakukan perundingan antara perwakilan pekerja dan
Page 140 of 166.
