Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2020

dengan denda tidak lebih dari RM1.000 atau dipenjara tidak lebih dari enam bulan
kurungan atau kedua-duanya.

"Kondisi secara umum di Malaysia sangat sepi dan sunyi. Tidak ada lagi aktivitas
berkumpulnya masyarakat umum dan aktivitas bekerja sehari-hari. Tak terkecuali
kondisi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya bagi pekerja migran
Indonesia (PMI) yang mencari nafkah di Malaysia juga mau tidak mau harus tunduk
dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Malaysia," ujar Direktur Pusat
Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia di Malaysia (P3WNI) Dato' M
Zainul Arifin dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews , Kamis 26 Maret 2020.

Menurut dia, kondisi PMI di Malaysia sangat memprihatinkan. Sudah hampir dua
pekan mereka tidak diperbolehkan bekerja sebagaimana mestinya karena kebijakan
Pemerintah Malaysia untuk mencegah menularnya Covid-19 lebih besar.

"Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan Pemerintah Malaysia menjaga warga
negaranya, termasuk warga asing khususnya warga negara Indonesia agar tetap
sehat. Tetapi perlu diperhatikan dan dianggap penting bahwa pekerja migran
Indonesia yang bekerja di Malaysia memiliki kondisi sangat berbeda dengan PMI
yang bekerja di negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, Macau, Timur Tengah dan
lainnya. Sebab PMI di Malaysia saat ini masih banyak yang bekerja untuk kebutuhan
sehari-hari. Artinya satu hari tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi kebutuhan
hidupnya," tuturnya.

Menurut Zainul Arifin, pekerja Indonesia di Malaysia lebih takut "virus kelaparan"
ketimbang Coron. Sebab jika tidak bisa bekerja maka mereka tidak bisa makan.

"Kondisi PMI kita di Malaysia banyak yang bekerja di sektor informal seperti
pembangunan infrastruktur, buruh pabrik perkilangan, restoran, cleaning service,
serta lainnya yang mana mereka mendapatkan gaji ada perhari, per minggu,"
katanya.

Menurut dia, masih banyak PMI di Malaysia yang non-prosedural, yaitu mereka yang
digolongkan sebagai Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI), dan ada juga PMI yang
memiliki permit (izin) kerja tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti permit kerja
di sektor perkebunan digunakan bekerja di sektor restoran.

"Artinya banyak PMI bekerja di Malaysia yang sebagiannya tidak memiliki majikan,"
tutur pria asal Bangka yang menikah dengan warga negara Malaysia ini.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Anggota DPR RI dan Perusahaan Penempatan Jasa TKI Swasta (PJTKIS)/P3MI untuk
peduli dan ikut memikirkan nasib para PMI yang kondisinya saat ini kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak bisa pulang ke kampung halaman.

"Peran pemerintah penting untuk memikirkan masalah ini sebab di dalam UU Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, disebutkan PMI harus dilindungi dan

Page 66 of 166.